Ratusan Guru Honorer di Purwakarta, Sudah 3 Bulan Belum Terima Gajih

Beritatandas.id, Purwakarta – Ratusan guru honorer yang berhimpun dalam Forum Guru Honorer (FGH), Rabu (19/3/2025), mendatangi gedung DPRD Kabupaten Purwakarta.

Kedatangan mereka untuk menemui wakil rakyat guna mengadukan nasibnya. Pasalnya, sejak tiga bulan terakhir, mereka belum mendapatkan honor atau gajinya.

Ratusan guru honorer yang dipimpin oleh Ketua FGH Purwakarta, Mohamad Arikha Mua’zar, diterima oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Purwakarta, Dulnasir, Sekretaris Komisi I DPRD Purwakarta H. Elthon Brameista Gunawan, dan sejumlah anggota Komisi I DPRD Purwakarta diantaranya Hj. Nina Heltina, H. Ahmad Sanusi, dan Sulaeman.

Dari pertemuan itu, diperoleh keterangan bahwa sudah 3 bulan, tepatnya sejak bulan Januari hingga bulan Maret 2025, mereka belum menerima gaji sebagai guru honorer.

Selain mengadukan nasib soal gajinya, para guru honorer itu, juga menganalisis tentang kejelasan dan kepastian R2/R3 untuk menjadi PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) paruh waktu. Tak hanya itu, mereka juga meminta kepastian soal kapan untuk R2/R3 menjadi PPPK penuh waktu.

Ditemui usai audensi dengan ratusan guru honorer itu, Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) Purwakarta, H. Purwanto menyatakan, bahwa kebijakan baru dari pemerintah terkait guru honorer untuk menyelesaikan kemelut yang ada.

“Filosofi kebijakan itu untuk menyelesaikan masalah. Sekarang mereka (guru honorer) belum dibayar gajinya karena ada aturan katanya sudah mendapat sertifikasi gak boleh dibayar dari dana BOS,” ujarnya.

“Tapi sampai sekarang mereka mungkin belum mendapat duit sertifikasinya, gaji juga gak dibayar. Ini ada masalah karena ada juknis BOS. Sertifikasi bisa keluar kalau yang bersangkutan sudah menerima gaji dari Pemerintah Daerah bukan dari BOS. Dari Pemerintah Daerahnya juga kan belum dapet. Kasihan, nanti saya akan ada riview,”sambung Purwanto.

Selain diterima anggota Komisi I DPRD Purwakarta, audensi tersebut juga dihadiri oleh Kepala BKPSDM Wahyu Wibisono, Sekretaris BKPSDM Dadi Sadali, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Dr. H. Purwanto, dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemkab Purwakarta. ( Merah )