Reses di Indramayu, Sidkon Djampi Serap Aspirasi Soal Sampah, Irigasi, dan Jalan Desa

Kabupaten Indramayu – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi PKB, Sidkon Djampi, terus menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan Reses III Tahun Sidang 2025–2026 yang berlangsung di sejumlah desa di Kabupaten Indramayu.

Pada pelaksanaan reses di Desa Gadingan, Kecamatan Sliyeg, dan Desa Pondoh, Kecamatan Juntinyuat, Sidkon menerima berbagai keluhan dan usulan masyarakat yang didominasi persoalan lingkungan, infrastruktur, hingga pelayanan kesehatan masyarakat.

Menurut Sidkon, persoalan yang paling banyak disampaikan warga di kedua desa tersebut adalah masalah sampah yang kini dinilai sudah berada pada kondisi darurat.

“Baik di Desa Gadingan maupun Desa Pondoh, aspirasi yang paling banyak disampaikan masyarakat adalah persoalan sampah. Produksi sampah terus meningkat, sementara kemampuan desa untuk menangani dan mengangkut sampah masih sangat terbatas,” ujarnya.

Ia menjelaskan, masyarakat mengusulkan adanya dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat maupun Pemerintah Kabupaten Indramayu berupa fasilitas pengangkutan sampah dan tenaga operasional untuk membawa sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Warga berharap ada solusi konkret dari pemerintah, terutama terkait sarana transportasi pengangkutan sampah menuju TPA. Ini menjadi persoalan serius yang harus segera mendapat perhatian,” kata Sidkon.

Selain persoalan sampah, masyarakat juga menyampaikan keluhan mengenai kondisi irigasi tersier yang menjadi penopang utama sektor pertanian. Banyak saluran irigasi mengalami pendangkalan sehingga mengganggu distribusi air ke lahan pertanian.

“Masalah irigasi ini sangat dirasakan petani. Saat musim kemarau terjadi kekeringan karena pasokan air tidak optimal, sedangkan saat musim hujan justru terjadi banjir yang menggenangi permukiman dan lahan pertanian,” ungkapnya.

Aspirasi lain yang mengemuka adalah terkait pembangunan dan perbaikan jalan desa serta jalan lingkungan. Sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan akibat longsor maupun faktor usia, sementara sebagian lainnya belum dapat dibangun karena keterbatasan anggaran desa.

“Beberapa pembangunan jalan sempat tertunda karena sebelumnya anggaran desa difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19. Tahun ini juga ada penyesuaian penggunaan anggaran sehingga masih ada pekerjaan infrastruktur yang belum terselesaikan,” jelas Sidkon.

Dalam kesempatan tersebut, warga juga menyampaikan harapan agar Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan perhatian lebih terhadap penguatan layanan Posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam upaya percepatan penurunan angka stunting.

“Ibu-ibu kader PKK dan Posyandu berharap adanya dukungan program dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar Posyandu semakin efektif dalam mendukung target Jawa Barat menuju zero stunting,” tuturnya.

Sidkon menegaskan seluruh aspirasi yang diterimanya akan menjadi bahan perjuangan di DPRD Provinsi Jawa Barat dan akan disampaikan kepada perangkat daerah terkait, termasuk dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Semua masukan dari masyarakat akan kami kawal dan kami sampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat agar dapat menjadi perhatian dalam penyusunan program pembangunan ke depan. Reses adalah momentum penting untuk memastikan suara masyarakat sampai kepada pemerintah,” pungkasnya.***