Anggota DPRD Jawa Barat Taufik Nurrohim
Beritatandas.id – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat, Taufik Nurrohim, menyampaikan pandangan Fraksi PKB terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Investasi dan Kemudahan Berusaha dalam Rapat Paripurna DPRD Jawa Barat Jumat, 25 Oktober 2024.
Dalam pandangannya, Fraksi PKB mengapresiasi langkah pemerintah provinsi dalam menyusun Ranperda ini, namun juga menegaskan pentingnya investasi yang berkeadilan, mendukung keberlanjutan, dan berpihak pada UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat.
Investasi yang Adil dan Merata di Semua Wilayah
Fraksi PKB menekankan bahwa investasi harus menyentuh seluruh wilayah Jawa Barat, bukan hanya terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Bodebek dan Bandung Raya. Taufik Nurrohim menyoroti pentingnya memperhatikan daerah-daerah yang selama ini tertinggal, seperti Pantura, Pansela, dan Priangan Timur. “Investasi harus menjadi jembatan untuk memperkecil ketimpangan dan membawa pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik ke wilayah yang membutuhkan,” ujar Taufik.
Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk memprioritaskan potensi lokal dalam investasi, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan memanfaatkan kekayaan alam dan budaya setempat, Jawa Barat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan merata.
UMKM sebagai Pilar Utama Ekonomi
Fraksi PKB juga menegaskan pentingnya UMKM dalam Ranperda ini. UMKM, sebagai tulang punggung ekonomi masyarakat, harus diprioritaskan dalam kebijakan investasi. Taufik Nurrohim menyatakan bahwa banyak pelaku UMKM masih terkendala dalam hal akses modal, teknologi, dan perizinan. Oleh karena itu, Ranperda ini harus memberikan kemudahan yang nyata bagi UMKM, termasuk akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan pengembangan pasar.
“UMKM bukan hanya pelengkap ekonomi, tetapi jantung dari kemandirian rakyat. Mereka harus dilibatkan secara integral dalam kebijakan investasi, sehingga bisa tumbuh dan bersaing,” ujar Taufik. Ia juga menekankan pentingnya percepatan transformasi digital bagi UMKM untuk memperkuat daya saing di era ekonomi digital.
Ekonomi Hijau dan Investasi Ramah Lingkungan
Fraksi PKB mendukung penuh integrasi prinsip ekonomi hijau dalam Ranperda ini. Menurut Taufik Nurrohim, investasi yang berkelanjutan adalah investasi yang memperhatikan kelestarian lingkungan dan mengutamakan teknologi ramah lingkungan. “Kita harus memastikan bahwa setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga kelestarian alam untuk generasi mendatang,” tegas Taufik.
Fraksi PKB menyerukan agar pemerintah memprioritaskan investasi di sektor energi baru terbarukan, seperti tenaga surya dan panas bumi, serta memberikan insentif bagi pelaku usaha yang menerapkan teknologi hijau.
Reformasi Sistem Perizinan Berbasis Risiko untuk Kemudahan Usaha
Fraksi PKB menyambut baik penerapan Sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko yang dapat mempermudah proses perizinan usaha. Namun, Taufik Nurrohim menekankan bahwa sistem ini harus diimbangi dengan reformasi birokrasi yang mendalam agar pelayanan publik lebih transparan dan efisien. “Sistem OSS harus berjalan cepat dan akurat, serta mempermudah akses bagi pelaku usaha, terutama UMKM, untuk berkembang,” tambah Taufik.
Ia juga menekankan pentingnya evaluasi berkala terhadap implementasi OSS, serta kampanye edukasi yang melibatkan semua pihak agar pelaku usaha memahami dan memanfaatkan sistem ini secara maksimal.
Investasi yang Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat
Fraksi PKB menegaskan bahwa setiap investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat. “Investasi yang baik bukan hanya soal angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga soal bagaimana kita menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup rakyat,” ujar Taufik. Fraksi PKB mendesak pemerintah untuk memastikan bahwa investasi tidak hanya menguntungkan segelintir pihak, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat.***
Redaksi