Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Acep Jamaludin Soroti Permasalahan Sampah, Dorong Percepatan Penyelesaian TPPAS Legok Nangka

Cimahi – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Acep Jamaludin, mengadakan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat guna membahas isu strategis di daerah, khususnya terkait permasalahan sampah yang masih menjadi persoalan serius di Provinsi Jawa Barat.

Dalam forum tersebut, Acep menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sampah di wilayah seperti Kota Bandung dan Kota Cimahi hanya dapat diselesaikan melalui peran aktif dan komitmen kuat dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Salah satu solusi utama yang disorot adalah percepatan penyelesaian Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Legok Nangka.

“Permasalahan sampah ini bukan hanya tanggung jawab kota/kabupaten. Solusinya ada di pemerintah provinsi, dan salah satu langkah konkretnya adalah segera menyelesaikan TPPAS Legok Nangka. Proyek ini sudah menelan anggaran triliunan rupiah, tapi hingga sekarang belum tuntas,” ujar Acep dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2025, bertempat di Jl. Sukawargi I No. 55, Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Minggu(19/10/2025)

Meski begitu, ia menyampaikan kabar baik bahwa di tahun ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat, di bawah kepemimpinan gubernur saat ini, telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan penanganan sampah.

“Alhamdulillah, tahun ini Pak Gubernur memprioritaskan sektor infrastruktur dan sampah. TPPAS Legok Nangka kembali dilanjutkan pembangunannya. Selain itu, TPA Sarimukti juga sedang dalam proses perluasan,” tambahnya.

Menurut Acep, perluasan TPA Sarimukti akan meningkatkan kapasitas pembuangan sampah dalam jangka pendek. Namun, solusi jangka panjang tetap terletak pada penyelesaian TPPAS Legok Nangka. Ia berharap pembangunan bisa tuntas dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

“Kalau dua-duanya beres (TPPAS Legok Nangka selesai dan TPA Sarimukti diperluas) insyaallah permasalahan sampah di Kota Bandung dan Kota Cimahi bisa kita atasi,” pungkasnya.

Kegiatan ini menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jawa Barat dalam menyerap aspirasi masyarakat dan mendorong pemerintah daerah untuk mengambil langkah nyata dalam penyelesaian isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kehidupan warga.***