Warga Keluhkan Aktivitas Tambang Kapur di Klapanunggal, DPRD Jabar Desak Pemerintah Segera Bertindak

Bogor, beritatandas.id – Anggota DPRD Jawa Barat Dindin Abdullah Ghozali mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait aktivitas tambang kapur di Kecamatan Klapanunggal, Kabupaten Bogor.

Dindin mendorong stake holder terkait untuk melakukan evaluasi mengenai perizinan tambang batu kapur karena tidak sesuai prosedur.

“Tambang kapur di Klapanunggal dikeluhkan oleh masyarakat karena pada proses pendiriannya tidak dilakukan sesuai prosedur pendirian tambang yang telah diatur dalam PP Nomor 96 Tahun 2021,” kata Dindin kepada wartawan pada Selasa, 11 Maret 2025.

Politisi PKB ini menyebutkan aktivitas tambang kapur tersebut mengakibatkan kerusakan lingkungan dan membahayakan masyarakat sekitar.

Dorong Penertiban dan Peninjauan Legalitas

“Karenanya kami mendorong aturan Pemerintah Daerah tentang Penegasan status Gunung Kapur sebagai kawasan hutan lindung di kecamatan Klapanunggal,” ujar dia.

“Dan juga mendorong penertiban dan peninjauan legalitas perijinan dari para penambang di lokasi tersebut,” sambung dia.

Pabrik Limbah Pembakaran Ban Cemari Udara di Klapanunggal

Selain, tambang kapur warga juga mengeluhkan aktivitas pabrik limbah pembakaran ban yang berada di  Cikahuripan karna lokasi pembakaran ban tersebut berdekatan dengan kawasan penduduk di Cikahuripan, dan mengganggu aktivitas warga di 5 Desa di Klapanunggal.

“Dikarenakan lokasi pembakaran ban tidak jauh dari tempat tinggal warga dan sudah banyak warga yang terkena Infeksi Saluran Pernapasan (Ispa) karena hal ini,” ujar dia.

Jika tidak ada tindakan terhadap pabrik limbah pembakaran ban ini akan mebahayakan warga sekitar, terutama balita.

Dindin mengungapkan berdasarkan laporan yang diterima, masyarakat Klapanunggal sudah sering malapor ke Pemda dan Dinas Lingkungan Hidup bahkan pernah lapor ke Satpol PP Jabar dan melayangkan surat tapi sayangnya tidak pernah digubris.

“Dan hingga saat ini pabrik tersebut masih berkativitas, karena itu saya mendesak agar pabrik pembakaran limbah ban ini segera ditutup oleh dinas terkait,” paparnya.

Selain, tambang kapur dan pabrik pembakaran limbah ban, di kecamatan Klapanunggal terdapat pabrik peleburan besi yang juga berkontribusi mencemari lingkungan.

Menurut Dindin Ini tidak boleh dibiarkan, karena mengancam keselamatan warga karena nya terkait persoalan di Klapanunggal ini Dindin menyebut akan menindaklanjutinya dalam rapat internal bersama Komisi I DPRD Jabar.***