beritatandas.id, BANDUNG – Ketua Perempuan Bangsa Jawa Barat Hj. Yuningsih mengatakan bahwa APBD Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 adalah 47 triliun dengan Pendapatan asli daerhanya (PAD) sebanyak Rp25,3 triliun harus bisa menjawab kemandirian ekonomi masyarakat khususnya kaum perempuan.
“Kalau PAD suatu daerah sudah mencapai 30% dari APBD maka daerah tersebut di sebut daerah mandiri dan di Jabar sudah mencapai 50% alias provinsi yang mandiri,” ujarnya.
Artinya, lanjut Yuningsih, yang menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Jika Provinsi dikatakan mandiri masyarakatnya harusnya sejahtera tidak terkecuali baik laki-laki maupun perempuannya, karena perempuan juga punya hak yang sama dengan laki-laki.
“Akan tetapi fakta di lapangan masih banyak perempuan yang belum mandiri, utamanya dari segi ekonomi masih tergantung terhadap suaminya,” ungkapnya.
Padahal tutur Yuningsih, lembaga usaha pemberdayaan ekonomi perempuan banyak, seperti di bidang pertanian organisasi perempuannya ada yaitu kelompok wanita tani (KWT) di nelayan juga ada kelompok nelayan wanita secara otomatis harusnya di fasilitasi oleh pemerintah dibantu dalam bentuk program baik penguatan SDM maupuan permodalannya.
“Selama ini, kelompok usaha perempuan belum mendapat perhatian yang maksimal,” paparnya.
Dengan jabatanya di Komisi II Yuningsih bertekad akan terus berjuangan bagimana menciptakan kemandirian ekonomi perempuan dengan tidak melepas kodratnya sebagai Perempuan.
Dia juga mendesak kepada pemerintah dalam setiap program untuk melibatkan kaum perempuan utamanya dalam penguatan SDM maupun pemberdayaan ekonomi seperti melatih untuk membuat kerajinan, berjualan serta pernyetan modalnya.
“Bagimana perempuan mau memikirkan kesehatanya manakala mereka miskin, begitupun dengan pendidikan serta bagimana mau mencetak generasi yang baik jika dirinya tidak sejahtera, untuknya disana dibutuhkan kehadiran pemerintah,” pungkasnya.
Redaksi