beritatandas.id, BANDUNG – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat H. Nasir menilai pengelolaan aset di Jabar belum optimal.
Menurutnya, hal itu diindikasikan dengan masih adanya berbagai persoalan yang berkaitan dengan sertifikasi, pengamanan aset, pemeliharaan dan pemanfaatan. Sehingga persoalan tersebut menjadi temuan dan harus ada solusi bersama.
“Yang pasti tujuan kita agar aset ini bermanfaat bagi pelaksanaan pelayanan publik, dan diluar itu untuk komersil dan non komersil untuk tujuan sosial ini bisa bermanfaat,” kata Nasir dalam keterangan yang diterima, Rabu (28/4/2021).
Dia menjelaskan bahwa yang disebut idle asset atau aset yang tak bermanfaat karena tidur atau tidak difungsikan ini bisa diminimalisir bahkan hingga nol persen.
“Apalagi aset yang sudah tidak dapat difungsikan lagi bisa nol persen atau dibekukan,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjut Nasir komisi I mendorong dari pengkajian tersebut. Dia mengaku, pihaknya akan melibatkan banyak pihak untuk bersama-sama merumuskan formula apakah kemudian nanti dibutuhkan satu regulasi baru.
“Apakah berlaku turunan dari regulasi yang ada di Perda No 3 Tahun 2019 Tentang Barang Milik Daerah atau cukup rekomendasi kepada gubernur ataupun hal lain yang menurut saya pasti ini akan menjadi saran perbaikan kedepannya,” tutupnya.
Redaksi