beritatandas.id, BANDUNG – Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat (Jabar) Johan J Anwari angkat suara perihal Penundaan Pelaksanaan Kegiatan dan Pencairan Belanja Daerah pada APBD Provinsi Jabar tahun anggaran 2021. Menurutnya, pemerintah provinsi Jabar tidak memiliki perencanaan anggaran yang matang, sehingga proses pemulihan ekonomi belum maksimal.
“Kami paham kondisi pandemi Covid-19 saat ini masih belum selesai, pencapaian pendapatan dianggap tidak mencapai target,” ucapnya di Bandung, Senin (14/5).
“Harusnya pemerintah sudah matang dalam mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi, bahkan menciptakan strategi atau terobosan baru dalam mengelola anggaran ini,” imbuhnya.
Johan mengatakan, refocusing anggaran terjadi pada dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan sektor perekonomian. Hal ini tentu mengakibatkan proses pemulihan ekonomi di Jabar menjadi tidak maksimal.
“Sudah pasti berdampak. Salah satu upaya untuk memulihkan ekonomi adalah bagaimana dinas-dinas pada sektor perekonomian dapat membantu masyarakat serta memfasilitasi masyarakat. Hal ini perlu dukungan anggaran,” katanya.
Legislator PKB itu pun mengatakan, adanya semacam upaya peningkatan anggaran pada setiap sektor baik di tahun 2021 maupun di tahun 2022 sebagai upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat.
“Hal-hal seperti ini harus ada terobosan, kita tidak bisa terlalu menyalahkan, karena mungkin saja anggaran itu digeser untuk permasalahan kesehatan. Tetapi tidak berarti tidak ada upaya yang lain,”paparnya.
Redaksi