Asep Syamsudin Dorong Ustadz Pelaku UMKM di Cimaung Naik Kelas

Kabupaten Bandung — Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Asep Syamsudin, melaksanakan kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan bersama para ustadz yang juga merupakan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung, Minggu (06/09/2026).

Kegiatan tersebut menjadi momentum bagi Asep Syamsudin untuk menyerap secara langsung aspirasi sekaligus berbagai persoalan yang dihadapi para pelaku UMKM, khususnya dari kalangan ustadz dan masyarakat yang menjalankan usaha sebagai sumber penghasilan keluarga.

Dalam kesempatan itu, Asep menyoroti pentingnya penguatan UMKM sebagai salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Menurutnya, pelaku UMKM tidak hanya membutuhkan bantuan permodalan, tetapi juga pendampingan agar mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan.

“UMKM merupakan salah satu kekuatan ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memastikan para pelaku usaha mendapatkan akses yang mudah terhadap permodalan, pelatihan, pemasaran, hingga legalitas usaha,” ujar Asep.

Ia menilai, keberadaan para ustadz yang turut menjalankan usaha menjadi potensi yang perlu mendapatkan perhatian. Selain berperan dalam bidang keagamaan dan pendidikan masyarakat, mereka juga memiliki semangat kewirausahaan yang dapat dikembangkan untuk memperkuat ekonomi keluarga maupun lingkungan sekitar.

Asep juga mendorong agar program-program pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dapat lebih menyentuh kebutuhan nyata pelaku UMKM di tingkat bawah. Menurutnya, berbagai program pemberdayaan harus disertai pendampingan sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti pada tahap pemberian fasilitas semata.

“Yang kita harapkan bukan sekadar bantuan, tetapi bagaimana UMKM ini bisa naik kelas. Mulai dari peningkatan kualitas produk, kemasan, pemasaran digital, sampai akses pasar yang lebih luas,” katanya.

Melalui kegiatan pengawasan tersebut, Asep Syamsudin berharap aspirasi dan persoalan yang disampaikan para pelaku UMKM di Cimaung dapat menjadi bahan evaluasi serta diperjuangkan dalam pembahasan kebijakan di tingkat DPRD Jawa Barat.

Ia menegaskan, pengawasan penyelenggaraan pemerintahan merupakan bagian penting dari fungsi DPRD untuk memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.

“Semoga silaturahmi dan pengawasan hari ini bisa menjadi ruang untuk mendengar langsung kebutuhan masyarakat. Aspirasi yang disampaikan akan kami kawal agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.***