beritatandas.id, BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat menyoroti masalah aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang masih menyisakan berbagai permasalahan.
Anggota Komisi I, Nasir S.Ag, mengatakan, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus aktif dalam menangani aset tersebut. Pasalnya tidak sedikit aset yang bermasalah.
“Bahkan ada aset-aset yang terbelit polemik, misalnya lahan kantor Dinas Peternakan Jabar,” ujar Nasir, Selasa (18/02/2020).
Oleh karena itu, Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat meminta agar dalam pembenahan aset dilakukan secara terbuka, agar semua pihak termasuk lembaga legislatif bisa proaktif turut mengawal pembenahan aset tersebut.
“Pembenahan aset ini lakukanlah secara terbuka dalam kondisi bagaimanapun,” tegas politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Redaksi