Karawang, beritatandas.id – Tidak terasa, dalam beberapa hari ke depan tahun 2022 akan berakhir dan kita akan memasuki tahun 2023. Menghadapi tahun baru yang diprediksi bakal dipenuhi tantangan, perlu dipersiapkan dengan oleh siapa pun termasuk oleh pemerintah.
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Gerindra, Ihsanudin, mengatakan, memasuki tahun yang baru mesti memiliki semangat yang baru.
Apa yang sudah dikerjakan selama tahun 2022 mesti dievaluasi agar ada peningkatan di tahun mendatang, apalagi ada ancaman resesi ekonomi global.
“Menghadapi tahun baru semangat mesti ditingkatkan lagi. Evaluasi apa-apa yang sudah dikerjakan, yang kurang diperbaiki agar ke depan lebih maju lagi,” katanya, Selasa (28/12/2022).
Ihsanudin yang dikenal pro rakyat ini, memberikan masukan sebagai resolusi 2023 untuk dijalankan pemerintah kabupaten/kota, terutama untuk Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat. Pertama, pemerintah harus terus mereformasi birokrasi, lebih melayani, efektif, efisien dan antikorupsi.
Berikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, jangan sampai birokrasi menghambat masyarakat untuk mendapatkan pelayanan maksimal.
“Buat pelayanan seefektif dan seefisien mungkin. Yang terpenting, jangan sampai ada celah korupsi di tingkatan apapun,” tegasnya.
Kedua, optimalkan program dan gerakan pengentasan kemiskinan dan perlindungan rakyat kecil. Saat ini, banyak sekali program bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantauan Langsung Tunai (BLT) baik BLT desa, BLT dampak inflasi dan lainnya.
Bantuan-bantuan tersebut harus terdistribusi tepat sasaran agar pengentasan kemiskinan dan perlindungan rakyat kecil berjalan optimal.
“Saya kemarin keliling ke sejumlah desa di Karawang, masih banyak saya temukan orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan dan tinggal di rumah yang sangat tak layak huni. Ini harus diatasi oleh pemerintah, agar tahun 2023 tingkat kesejahteraan masyarakat meningkat,” terang anggota DPRD dari daerah pemilih (Dapil) Karawang dan Purwakarta ini.
Ketiga, lanjut Ihsanudin, pemerintah harus berani mengeksekusi program pembangunan infrastruktur secara berkeadilan. Artinya, program infrastruktur harus dirasakan oleh semua lapisan masyarakat baik diperkotaan maupun diperkampungan.
“Jangan sampai pembangunan infrastruktur tersentral di satu titik saja, tapi harus merata terutama ke pelosok,” ujarnya.
Keempat, pemerintah harus memastikan keamanan, kemerdekaan dan toleransi. Hal ini tidak kalah pentingnya dibanding dengan persoalan ekonomi.
Situasi yang aman bisa memicu pertumbuhan ekonomi, karena dengan situasi yang kondusif pelaku usaha bisa tenang menjalankan usaha.
“Persoalan toleransi juga harus jadi perhatian pemerintah. Pastikan semua warga bersatu meskipun berbeda kelompok, pastikan semua warga beragama bisa menjalankan ibadahnya masing-masing dengan khidmat,” ungkapnya.
Kelima, go green dan antisipatif atas setiap bencana. Seperti diketahui, sejumlah wilayah Jawa Barat memiliki tingkat kerawanan bencana yang cukup tinggi, mulai dari tanah longsor, banjir, gempa bumi maupun puting beliung.
Pemerintah mesti lebih antisipatif, tidak hanya dengan menyiapkan logistik tapi juga harus merancang program bagaimana potensi bencana ini bisa nihil, minimal tidak ada korban.
“Penghijauan juga mesti dilakukan untuk menyegarkan kembali alam dan meminimalisir bencana. Pemerintah harus antisipatif menghadapi potensi bencana,” paparnya.
Mantan aktivis PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam) ini menambahkan, pemerintah wajib memastikan masyarakatnya sehat, berpendidikan, riang gembira, berkecukupan, rukun dan saling menguatkan antarsecama.
“Beribadah secara tenang, menjaga dan mengelola alam titipan Allah SWT dari generasi ke generasi,” pungkasnya.***
Redaksi