beritatandas.id, BANDUNG – Anggota DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyebut kinerja birokrasi Jawa Barat payah. Hal ini disampaikannya berkaitan lambatnya penanganan pencemaran Sungai Cilamaya.
“Seperti yang saya sampaikan kemarin, tiap hari saya mengingatkan soal urusan pencermaran sungai Cilamaya, agar Gubernur bertindak akseleratif,” ujar Rahmat Toleng, sapaan akrabnya, Senin (30/9/2019) ketika dihubungi via telepon.
Memang kata Rahmat Toleng, cara kerja birokrasi berdasarkan pada anggaran, begitu dilihat di bukunya tidak ada anggaran soal penanganan pencemaran limbah sungai Cilamaya, mereka mengaku tidak tau bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut.
“Birokrasi kita memang payah,” tegas politisi PKB itu.
Gubernur Didesak Lakukan Diskresi
Lebih lanjut ia menyampaikan, sebetulnya Gubernur Jabar bisa melakukan diskresi dalam menentukan kewenangan dan memutuskan kebijakan. Karena gubernur dibekali anggaran untuk biaya cadangan atau biaya bencana.
“Kita doakan dan terus monitor semoga pak gubernur segera melihat bahwa ini penting buat penyelamatan lingkungan, alam dan masyarakat kita di sepanjang sungai Cilamaya ini,” pungkasnya.
Redaksi