beritatandas.id, BANDUNG – Miliki sumber daya alam yang melimpah, Anggota komisi II DPRD Jawa Asep Suherman berharap pemberlakuan adaptasi kebiasan baru (AKB) covid-19 Pemprov Jabar lebih fokus untuk memperkuat sektor ketahanan pangan sebagai penopang ketahanan pangan nasional.
Apalagi tuturnya, pangan dan pertanian merupakan sektor yang paling tangguh terhadap intrupsi Covid-19 dengan persentase penurunan pertumbuhan ekonomi keduanya hanya 0,9 persen dari 4,1 persen.
Sementara sektor yang paling terdampak perekonomiannya oleh pandemi global tersebut adalah sektor jasa dan manufaktur, dengan penurunan dari 7,2 persen menjadi 2,4 persen.
“Kami sangat setuju dan mendukung program Gubernur Jabar, utamanya dalam penguatan provinsi Jawa Barat sebagai basis ketahanan pangan Nasional,” paparnnya, saat di hubungi, Kamis (25/6).
Namun kata politisi PKB itu, Komisi II ada beberapa catatan kecil yang menjadi rekomendasi untuk penguatan di sektor pangan, dan pertanian antara lain, pertama Jawa Barat perlu mengadakan kerjasama berbagai komponen masyarakat baik pengusaha, perguruan tinggi, organisasi sosial masyarakat, organisasi profesi, tokoh agama dan masyarakat dalam rangka meningkatkan daya saing dan kepercayaan diri para petani.
Kedua, perlu adanya perluasan infrastruktur pertanian, mempermudah akses terhadap usaha menengah serta meningkatkan daya saing produk pangan dengan cara meningkatkan kesejahteraan para petani.
Selanjutnya, ketiga pemprov Jabar harus mengoptimalkan implementasi rencana aksi penguatan pangan nasional dengan penguatan kordinasi lintas SKPD dalam menangani permasalahan gizi di masyarakat.
Selain itu Asep mengatakan keempatnya meminta pemerintah provinsi Jawa Barat untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan peraturan daerah Nomor 27.Tahun 2010 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
“Yang paling pokok adalah yang kelima, keenam dan ketujuh dari catatan kecil kami di komisi II yakni jangan berikan izin perusahaan non pertanian untuk membangun perusahaan di wilayah pertaniaan produktif, dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi pemasaran produk hasil tani serta program petani milenial yang diformulasikan harus benar-benar berjalan dan didampingi sampai berhasil,” paparnya.
Sementara sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melaporkan, pangan dan pertanian merupakan sektor yang paling sedikit terdampak pandemi Covid-19 dengan persentase penurunan pertumbuhan ekonomi keduanya hanya 0,9 persen dari 4,1 persen.
“Sektor pangan dan pertanian terkoreksinya tidak terlalu besar, hanya turun 0,9 persen,” ucap Ridwan Kamil saat menjadi narasumber webinar “Sistem Pangan Berkelanjutan Jabar di Era Kebiasaan Baru” dari Gedung Pakuan, Kota Bandung, Jumat 19 Juni 2020.
Sosok yang akrab disapa Kang Emil ini berujar, hal tersebut mengindikasikan bahwa pertanian adalah zona ekonomi yang paling tangguh terhadap interupsi covid-19.
Pasca Covid-19, tambah Kang Emil, Pemerintah Provinsi Jabar akan memaksimalkan sektor pertanian dan ketahanan pangan sebagai salah satu unggulan Jabar di masa depan dengan pemanfaatan teknologi digital.
Dari sisi ketahanan pangan, target Jabar adalah swasembada dengan mengurangi impor secara bertahap. Kemudian, lanjut Kang Emil, perdagangan antar daerah juga akan lebih dikendalikan dengan tidak bergantung pada mekanisme pasar.
“Ketahanan pangan ini juga berpengaruh terhadap inflasi yang kuncinya adalah jaminan pasokan dan mata rantai diperbaiki. Jangan sampai orang Bogor beli telur di Jakarta padahal telurnya berasal dari Sukabumi,” kata Kang Emil.
Menurut Kang Emil, yang tak kalah penting adalah pemasaran dan pengembangan pangan pun harus memanfaatkan digitalisasi.
Redaksi