beritatandas.id, BANDUNG – Jumlah penduduk Jawa Barat saat ini sudah mencapai hampir 50 juta jiwa. Namun secara adminitrastif Provinsi Jawa Barat hanya memiliki 27 kabupaten/kota.
“Padahal idealnya antara 40 sampai 42 kabupaten-kota,” kata Anggota Komisi II DPRD Jabar, Asep Suherman, di Bandung.
Dijelaskan, antara jumlah penduduk dengan wilayah administrative tersebut tidaklah seimbang karena ada beberapa daerah yang terlalu luas dengan penyebaran penduduk yang tidak merata.
“Jarak ke titik pusat pemerintahannya pun terlalu jauh. Contohnya penduduk yang tinggal di titik perbatasan antara Cianjur dengan Garut, mereka kesulitan dalam mengurus administrasi kependudukannya karena harus menempuh perjalanan sampai enam jam untuk mencapai pusat kantor pemerintahan di Cianjur kota,” terang Asep.
Selain itu, daerah yang terlalu luas juga akan berpengaruh pada kesejahteraan masyarakatnya, di mana pusaran uang akan lebih terkonsentrasi di daerah perkotaan. Dengan begitu, lanjut dia, kondisi yang terjadi adalah kepadatan penduduk di setiap daerah di 27 kabupaten/kota tersebut.
Salah satu risiko yang harus ditanggung masing-masing daerah adalah kesulitan meningkatkan kesejahteraan penduduknya karena wilayahnya yang terlalu luas dengan sebaran penduduk yang terpencar sampai ke daerah-daerah pelosok.
“Contohnya warga Kabupaten Cianjur yang tinggal di titik perbatasan dengan wilayah Kabupaten Garut dan Bandung, itu untuk mengurus administrasi kependudukannya saja harus menempuh perjalanan sekitar 6jam ke pusat pemerintahan di kota Cianjur,’ ujar Asep.
Jarak yang terlalu jauh seperti itu, lanjut dia, tentu akan berpengaruh pula pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di titik-titik perbatasan wilayah tersebut karena mengalami kendala dalam pergerakan orang dan barang.
“Contoh lain untuk Kabupaten Bogor, selama ini pembangunan lebih mengarah ke daerah Cibinong, sehingga daerah-daerah seperti ke Bogor Selatan masih sangat ketinggalan,” katanya.
Dengan demikian kesejahteraan masyarakat pun tidak merata, terlebih pembangunan infrastrukutur maupun sentra bisnis selama ini lebih cenderung mendekati titik-titik pusat pemerintahan atau daerah perkotaan.
Redaksi