GARUT,Beritatandas.id Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Aceng Malki, meminta Dinas Kesehatan melakukan perbaikan tata kelola rumah sakit yang dinilai bobrok.
Aceng Malki mengatakan, temuan di lapangan termasuk keluhan masyarakat saat dirinya menggelar reses, banyak permasalahan kaitan tata kelola rumah sakit milik Pemprov Jabar yang mengedepankan urusan administrasi dibanding melayani pasien.
“Banyak kasus saat pasien datang dalam keadaan kritis, bukan dilayani urusan medisnya tetapi malah ditanya masalah administrasi, seperti apakah mau menggunakan BPJS atau umum?,” tutur Aceng Malki, Rabu 20 November 2024.
Seharusnya pihak rumah sakit mengedepankan layanan medis tanpa melihat status pembiayaan pasien, baik menggunakan jalur umum atau BPJS.
“Pasien itu layani dulu urusan medisnya. Jangan ditanya masalah administrasi, biarkan urusan administrasi diselesaikan oleh pihak keluarga,” tegasnya.
Padahal menurutnya tenaga medis di rumah sakit baik itu perawat maupun dokter telah disumpah untuk mengedepankan penanganan. Namun pada kenyataanya, tidak jarang petugas medis malah bertugas laiknya petugas administrasi.
“Dokter juga kan telah disumpah supaya mengedepankan kesehatan pasien bukan masalah status administrasi. Selamatkan dulu nyawanya,” imbuhnya.
Kondisi tersebut kerap terjadi di rumah sakit yang berstatus Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Barat. Bahkan kata Aceng Malki sempat terjadi pasien anfal jantung malah dibiarkan karena urusan administrasinya belum selesai.
“Ini masalah tata kelola, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat harus memperbaiki masalah seperti ini supaya tidak sering terjadi di RSUD milik Pemprov Jabar,” katanya.
Terlebih di lapangan banyak masyarakat miskin namun karena tidak masuk dalam DTKS yang menyebabkan tidak bisa menjadi peserta BPJS PBI. Sehingga kerap kesulitan ketika berhadapan dengan masalah kesehatan seperti membutuhkan layanan medis di Rumah Sakit.
“Kalaupun yang membutuhkan perawatan itu orang miskin namun tidak memiliki BPJS, tetap harus diselamatkan nyawanya. Masa Dinkes atau Pemprov Jabar tidak memiliki dana untuk membantu pasien dari masyarakat miskin supaya bisa mendapat perawatan maksimal di rumah sakit,” paparnya.
Padahal dengan memberikan pelayanan medis terbaik, secara tidak langsung akan juga meningkatkan IPM Jawa Barat karena angka harapan hidup masyarakat akan meningkat seiring dengan pelayanan prima dalam bidang kesehatan.
Redaksi