Acep Jamaludin Desak Penanganan Darurat Sampah Bandung Secara Terpadu

Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Acep Jamaludin, menyoroti serius persoalan sampah di Kota Bandung yang kian mengkhawatirkan. Dengan timbulan mencapai 1.500 ton per hari, kondisi ini dinilai membutuhkan langkah cepat, terintegrasi, dan berkelanjutan dari seluruh pihak.

“Produksi sampah sangat tinggi, sementara pengolahan dan pemanfaatannya masih belum optimal. Ini berpotensi menimbulkan persoalan lingkungan yang lebih besar jika tidak segera ditangani secara serius,” ujar Acep.

Saat ini, dari total 1.500 ton sampah harian, sekitar 900 ton diangkut ke TPA Sarimukti. Sementara 300 ton mampu diolah di dalam kota, dan sekitar 200 ton berpotensi menjadi tumpukan sampah baru.

Acep menilai, upaya Pemerintah Kota Bandung dalam memaksimalkan pengolahan sampah dari sumber sudah berada di jalur yang tepat. Program berbasis ekonomi sirkular seperti Kang Pisman, Buruan Sae, hingga Dapur Sehat dinilai mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah secara mandiri.

“Pendekatan dari hulu sangat penting. Pemilahan sampah dari rumah tangga, pengolahan organik menjadi kompos, hingga pemanfaatan untuk urban farming harus terus diperkuat,” katanya.

Selain itu, langkah Pemkot Bandung yang meningkatkan kapasitas pengolahan berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) dari 40 ton menjadi 200 ton per hari, serta menghadirkan program GASLAH (petugas pemilah dan pengolah sampah) di tingkat RW, dinilai sebagai terobosan strategis.

“Penempatan petugas di setiap RW akan mempercepat edukasi dan perubahan perilaku masyarakat. Ini kunci dalam mengurangi beban sampah ke TPA,” tambahnya.

Di sisi lain, Acep juga mengapresiasi langkah kolaborasi dengan Perumda Pasar dalam membangun titik pengolahan sampah mandiri di kawasan pasar. Saat ini, dari 38 pasar di Kota Bandung, Pasar Gedebage telah mampu mengolah hingga 25 ton sampah per hari secara mandiri.

Namun demikian, Acep menegaskan bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya diselesaikan di tingkat kota. Peran Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan pemerintah pusat sangat krusial, terutama dalam menghadirkan solusi jangka panjang.

“Pemprov Jabar saat ini tengah menyiapkan solusi strategis, termasuk pembangunan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Regional seperti Legok Nangka, serta menggandeng Danantara untuk proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik,” jelasnya.

Program waste-to-energy ini, lanjut Acep, menjadi salah satu harapan besar dalam mengatasi krisis sampah sekaligus mendukung ketahanan energi nasional. Pemerintah pusat bersama Danantara dijadwalkan memulai groundbreaking proyek tersebut pada Januari hingga Maret 2026, dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2028.

Tahap awal pembangunan akan dilaksanakan di sejumlah daerah, seperti Kota dan Kabupaten Bogor, Kota dan Kabupaten Bekasi, Yogyakarta, serta Denpasar.

“Ini adalah langkah maju. Kita tidak hanya menyelesaikan sampah, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber energi. Jawa Barat harus siap, baik dari sisi lahan, pasokan sampah, maupun perizinan,” tegasnya.

Acep menambahkan, berdasarkan regulasi terbaru, setiap fasilitas Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) diproyeksikan mampu mengolah hingga 1.000 ton sampah per hari dan menghasilkan listrik sekitar 20 megawatt.

Meski demikian, ia mengingatkan bahwa kapasitas tersebut masih perlu diperluas mengingat produksi sampah nasional yang mencapai puluhan juta ton per tahun.

“Kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, BUMN, dan sektor swasta harus diperkuat. Tanpa itu, target pengelolaan sampah dan energi tidak akan tercapai secara maksimal,” pungkasnya.***