Acep Jamaludin: Ketimpangan Akses SMA Negeri di Jabar Cermin Krisis Pendidikan yang Perlu Segera Diatasi

Bandung,Beritatandas.id – Ketimpangan akses pendidikan tingkat menengah atas di Jawa Barat menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Jabar dari Fraksi PKB, Acep Jamaludin. Ia menilai hanya 46 persen lulusan SMP yang tertampung di SMA Negeri merupakan bukti kegagalan sistemik yang harus segera ditangani.

“Kita sedang bicara tentang masa depan generasi muda. Tapi faktanya, lebih dari separuh siswa harus berjuang di sekolah swasta dengan beban biaya yang sering kali tak mampu mereka tanggung,” kata Acep saat diwawancarai di Bandung, Sabtu (10/5/2025).

*Tunggakan Ijazah Capai Triliunan*

Acep juga menyoroti dampak nyata dari ketimpangan tersebut, yakni maraknya praktik penahanan ijazah oleh pihak sekolah swasta karena siswa tidak mampu melunasi biaya. Berdasarkan data yang ia terima, nilai tunggakan siswa di Jawa Barat telah mencapai Rp1,3 triliun.

“Ini bukan hanya persoalan ekonomi, tapi juga soal keadilan sosial. Negara seharusnya hadir, bukan membiarkan anak-anak bangsa kehilangan hak dasarnya karena persoalan biaya,” tegasnya.

*Wajib Belajar Belum Sepenuhnya Terpenuhi*

Meskipun pemerintah telah memperpanjang program wajib belajar menjadi 13 tahun, realitas di lapangan jauh dari harapan. Banyak keluarga, terutama dari kalangan menengah ke bawah, masih kesulitan mengakses pendidikan menengah berkualitas tanpa beban biaya besar.

Menurut Acep, kondisi ini menjadi alarm bagi Pemerintah Provinsi untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan sistem pendanaan pendidikan.

*Dorong Revisi Perda dan Perluasan Sekolah Negeri*

Menjawab persoalan tersebut, Acep menekankan pentingnya langkah-langkah strategis dari DPRD Jabar, termasuk mendorong revisi Perda No 5 Tahun 2017. Namun, ia menekankan bahwa revisi Perda bukan hanya soal memasukkan pendidikan karakter, tetapi juga perlu memuat solusi konkret terhadap ketimpangan akses pendidikan.

“Kami mendukung revisi Perda, tapi jangan sampai fokusnya hanya pada aspek normatif. Akses pendidikan yang merata dan adil harus menjadi prioritas utama dalam revisi nanti,” jelasnya.

Ia juga mendorong Pemprov Jabar untuk segera menyusun roadmap pembangunan sekolah negeri baru, terutama di wilayah padat penduduk yang saat ini belum memiliki daya tampung memadai.

*DPRD Siap Awasi Anggaran dan Implementasi*

Sebagai lembaga legislatif, DPRD Jabar menurut Acep akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap alokasi dan penggunaan anggaran pendidikan, agar tidak hanya terserap tapi juga tepat sasaran.

“Jangan sampai ada lagi anak yang tidak bisa sekolah hanya karena lahir di tempat yang salah atau berasal dari keluarga tak mampu,” pungkasnya.***

Redaksi