Acep Jamaludin Soroti Dampak Barang Impor dan Desak Pemerintah Perkuat Perlindungan UMKM

Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, terutama terkait persoalan ekonomi, perlindungan UMKM, dan maraknya barang impor murah yang menekan pelaku usaha dalam negeri, Jumat (5/12).

Dalam kegiatan pengawasan yang dilaksanakan bersama masyarakat, Acep menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi saat ini, terutama terkait lemahnya daya saing produk lokal.

“Saya sering merasa prihatin melihat kondisi ekonomi sekarang. Barang dari Tiongkok bisa masuk ke Indonesia dengan harga sangat murah karena biaya produksinya jauh lebih rendah,” ujarnya.

Acep menjelaskan bahwa UMKM lokal banyak yang kalah bersaing akibat perbedaan teknologi dan efisiensi produksi.

“Di luar negeri, mereka bisa memproduksi sepuluh pasang sepatu dalam sepuluh menit. Sementara pelaku UMKM kita masih memproduksi satu pasang dalam waktu yang sama. Efisiensi seperti itu membuat harga produk mereka jauh lebih murah,” tuturnya.

Karena itu, ia menilai pemerintah harus memperkuat kebijakan perlindungan terhadap produk lokal agar pelaku usaha kecil tidak terus terdesak oleh barang impor massal.

Acep juga menyoroti menjamurnya minimarket besar yang berdampak negatif pada warung-warung kecil di sekitarnya.

“Satu gerai minimarket seperti Indomaret atau Alfamart bisa mematikan hingga empat puluh warung tradisional di sekitarnya. Jika tidak dibatasi, ini akan memukul ekonomi keluarga kecil,” jelasnya.

Ia menegaskan perlunya pengaturan jumlah minimarket agar keberadaan usaha kecil tetap terlindungi.

Selain itu, Acep menyatakan bahwa DPRD Jawa Barat terus memperjuangkan revisi kebijakan yang dinilai merugikan pelaku usaha kecil, serta mendorong pemerintah pusat memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap industri lokal.

“Kami di DPRD terus berjuang. Ini bagian dari tugas kami sebagai wakil rakyat untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan UMKM,” tegasnya.

Acep juga menambahkan bahwa pengawasan pemerintah harus disertai dengan penyampaian aspirasi masyarakat secara jelas dan tepat.

“Fungsi kami sebagai anggota dewan adalah menjadi penyambung lidah rakyat. Apa yang masyarakat sampaikan, akan kami teruskan kepada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu seperti ekonomi, perdagangan, hingga persoalan banjir juga dibahas dan dicatat untuk disampaikan kepada pihak berwenang.

Acep menutup pertemuan dengan ajakan agar masyarakat tetap mencintai produk dalam negeri dan bersama-sama mendukung upaya pemerintah memperbaiki situasi ekonomi.***