Bandung, beritatandas.id – DPRD Jawa Barat menggelar Rapat Paripurna DPRD Jabar. Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Jawa Barat Brigjen TNI (Purn) Taufik Hidayat didampingi Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat, Ineu Purwadewi Sundari, Ade Ginanjar dan Oleh Soleh.
Juga dihadiri Anggota dan Pimpinan Fraksi, turut hadir dalam Rapat Paripurna ini Ketua Fraksi PKB DPRD Jabar Asep Suherman.
Asep mengatakan Ada dua agenda dalam Rapat Paripurna tersebut, yaitu penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat atas Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran (TA) 2024.
Dam persetujuan DPRD Jawa Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.
Hadir langsung Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Jabar.
Asep mengatakan, KUA-PPAS Provinsi Jabar TA 2024 merupakan bagian dari dokumen kebijakan anggaran yang harus dibahas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
DPRD Jawa Barat melalui Badan Anggaran (Banggar) telah membahas KUA-PPAS 2024 tersebut, dan Sekretaris DPRD Jawa Barat telah menyampaikan KUA-PPAS APBD Provinsi Jabar TA 2024 pada 31 Juli 2023 dalam rapat Banggar.
“Dilanjutkan dengan pembahasan di komisi-komisi, yang selanjutnya untuk memenuhi amanat peraturan tata tertib DPRD Pasal 180. Maka hari ini dilaksanakan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara Gubernur dan DPRD Jawa Barat atas Rancangan KUA-PPAS APBD TA 2024,” kata kata Asep di Bandung, Jumat (8/9/2023).
Asep menjelaskan, setelah penandatanganan ini DPRD Jawa Barat bersama Pemprov Jabar memiliki landasan hukum untuk membahas Raperda tentang APBD 2024.
“Kami (DPRD Jawa Barat) berharap Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku,” kata katanya
Sementara untuk agenda kedua yakni, persetujuan DPRD Jawa Barat terhadap Raperda tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sekaligus penandatangan persetujuan bersama. Hal itu dilakukan karena Panitia Khusus (Pansus) IV telah menyelesaikan pembahasan Raperda tersebut.
Hari ini Pansus IV harus melaporkan hasil kerjanya, dan selanjutnya Raperda tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah tersebut disetujui bersama DPRD Jawa Barat.
Untuk diketahui, dalam rapat paripurna dua agenda tersebut Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin menyampaikan sambutan dan pendapat akhirnya secara bersamaan.***
Redaksi