beritatandas.id, BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Johan Jauhar Anwari konsen dengan pembangunan bidang kebudayaan. Terbukti, bersama keluarga besarnya, Johan mendirikan Museum Galuh di Cisaga, Ciamis.
Menurut dia, pembangunan bidang kebudayaan juga sangat penting karena kebudayaan merupakan aset penting yang berkontribusi terhadap pembangunan.
“Tradisi dan sumber pengetahuan lokal yang sangat kaya dan hidup dapat menjadi dasar yang kuat dalam membantu melaksanakan rencana pembangunan,” terang Johan seraya menambahkan, dia dan keluarga besarnya juga baru membuka destinasi wisata Bumi Pakarang Sasuhunan di Jalan Pinus Galuh, Arcamanik, Bandung, November 2019 lalu, sebagai wujud kecintaannya terhadap kebudayaan.
Johan yang juga Sekretaris GP Ansor Jabar itu juga menyoroti persoalan keagamaan di Jabar juga harus mendapat perhatian yang besar. Meski mayoritas penduduk Jabar beragama Islam, namun pemerintah harus mampu menjamin toleransi dalam beragama, sehingga kondusivitas Jabar yang selama ini terpelihara baik dapat terjaga.
“Kemajemukan warga Jabar jangan sampai memicu adanya gangguan kondusivitas,” tegasnya.
Lebih jauh Johan mengatakan, sebagai kader dan fungsionaris PKB, dirinya pun akan terus mengawal realisasi sembilan agenda Jabar Juara Lahir Batin yang diamanatkan partainya kepada Gubernur Jabar Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum.
Diketahui, agenda Jabar Juara Lahir Batin itu di antaranya menyebut soal penguatan kesejahteraan ekonomi umat dengan menciptakan saudagar santri dan peningkatan kapasitas UMKM melalui pemberian akses jejaring ekonomi dan pendampingan yang intensif.
Selain itu, membuka lapangan kerja baru, menciptakan ekonomi kreatif dengan cara menumbuhkembangkan entrepreneur muda urban dan desa untuk mengurangi pengangguran di Jabar.
“Berkaca pada agenda tersebut, kita berharap Pemprov Jabar memberikan dukungan dan perhatian penuh demi kesejahteraan masyarakat, termasuk para santri di dalamnya. Kita menginginkan Jabar menjadi provinsi yang sejahtera, tidak hanya di perkotaan, melainkan juga di pedesaan,” paparnya.
Johan menambahkan, sebagai sosok yang juga mewakili para santri di Jabar, dirinya akan terus mendorong Pemprov Jabar memberikan perhatian penuhnya pada pesantren-pesantren di Jabar menyusul adanya penolakan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pesantren oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Meski ditolak, bukan berarti Pemprov Jabar lantas tidak memperhatikan pesantren. Kita akan terus mendorong terbentuknya payung hukum, agar pesantren-pesantren tetap mendapatkan perhatian penuh dari Pemprov Jabar,” tandasnya.
Redaksi