Di Tengah Keterbatasan, Sekolah Swasta Bertahan Sendiri: Lillah Sahrul Mubarok Desak Pemerintah Tidak Tutup Mata

Tasikmalaya, beritatandas.id – Realita di lapangan menunjukkan bahwa banyak sekolah swasta, terutama yang berada di pelosok dan dikelola masyarakat secara swadaya, masih harus berjuang keras untuk bertahan hidup. Minimnya bantuan pemerintah membuat mereka menghadapi tantangan berat, dari gaji guru yang jauh di bawah standar, hingga fasilitas belajar yang seadanya.

Hal ini disoroti oleh Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, M. Lillah Sahrul Mubarok, dalam keterangannya Kamis (29/5/2025). Ia menyebut bahwa kondisi ini tidak bisa terus dibiarkan, apalagi mengingat peran sekolah swasta sangat besar dalam menampung anak-anak dari keluarga kurang mampu maupun mereka yang tidak tertampung di sekolah negeri.

“Fakta di lapangan, banyak sekolah swasta berjalan dengan ruang kelas seadanya, guru honorer digaji sangat minim, tapi tetap bertahan demi mendidik anak-anak bangsa. Ini bukan sekadar dedikasi, tapi bentuk perjuangan yang seharusnya tidak terjadi di negara yang katanya menjamin hak pendidikan,” ujar Lillah.

Ia mengungkapkan, ketimpangan sistemik antara sekolah negeri dan swasta masih sangat terasa, mulai dari distribusi dana bantuan, akses pelatihan guru, hingga perhatian dalam kebijakan pendidikan daerah.

“Sekolah negeri dapat BOS, guru ASN, sarana lengkap. Sementara sekolah swasta—yang sama-sama mendidik anak bangsa—harus galang dana dari wali murid hanya untuk operasional harian,” jelasnya.

Lillah menyebutkan bahwa kondisi ini kerap terjadi di wilayah pedesaan dan pinggiran kota, di mana sekolah negeri tidak memadai atau bahkan tidak tersedia. Akibatnya, lembaga swasta menjadi satu-satunya harapan pendidikan warga setempat.

“Kalau negara tidak segera hadir secara nyata, bukan tidak mungkin lembaga-lembaga swasta ini satu per satu tumbang. Dan yang rugi adalah anak-anak kita,” tambahnya.

Ia pun mendorong adanya keberpihakan anggaran dari pemerintah daerah maupun pusat agar sekolah swasta bisa terus berkontribusi dengan layak. Menurutnya, bantuan operasional harus ditingkatkan, tidak hanya nominalnya tapi juga pemerataan distribusinya.

“Sudah waktunya pendekatan keadilan diterapkan. Jangan hanya yang besar dan punya nama yang dibantu. Sekolah-sekolah kecil yang di desa-desa juga punya murid yang kelak akan jadi masa depan bangsa,” tegasnya.

Menutup keterangannya, Lillah mengajak semua pihak untuk melihat realitas pendidikan swasta dengan mata terbuka dan hati yang berpihak.

“Kalau kita sungguh-sungguh ingin pendidikan merata dan berkualitas, maka tidak boleh ada lagi anak tiri dalam sistem pendidikan kita,” pungkasnya.***