Beritatandas.id – Pembangunan daerah tidak dapat berjalan optimal tanpa kolaborasi lintas level pemerintahan. Hal ini ditegaskan oleh anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Dindin Abdullah Ghozali, usai menghadiri Rapat Koordinasi Prioritas Pembangunan Kabupaten Bogor yang digelar di Pendopo Bupati Bogor pada Senin, 12 Mei 2025.
Rapat tersebut menghadirkan pimpinan eksekutif daerah seperti Bupati Rudy Susmanto dan Wakil Bupati Ade Ruhandi, bersama dengan unsur perencana pembangunan seperti Sekda dan Bappedalitbang. Forum ini menjadi titik temu strategis untuk merumuskan arah kebijakan pembangunan yang menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
Dindin menilai rapat koordinasi ini sebagai wujud nyata komitmen Pemkab Bogor dalam menciptakan perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. Menurutnya, pemerintah perlu membuka ruang dialog dengan semua pemangku kepentingan, mulai dari tokoh masyarakat, akademisi, hingga pelaku usaha lokal.
Dalam paparannya, Dindin juga menyoroti pentingnya penguatan data spasial dan pemetaan potensi wilayah. Ia mendorong agar perencanaan pembangunan tidak bersifat seragam, melainkan berbasis karakteristik unik tiap kecamatan.
“Kita tidak bisa membangun Bogor dengan pendekatan yang sama di semua wilayah. Harus adaptif dan responsif terhadap kebutuhan lokal,” ujar Dindin.
Lebih lanjut, ia mendorong penguatan pengawasan dalam implementasi program pembangunan. Transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas harus menjadi prinsip utama dalam menjalankan kebijakan yang telah disusun.
“Masyarakat perlu tahu sejauh mana pembangunan dijalankan. Kita wajib memastikan dana publik dimanfaatkan sebaik mungkin,” tegasnya.
Dengan semangat kolaboratif dan prinsip keadilan pembangunan, Dindin yakin Kabupaten Bogor akan tumbuh menjadi daerah yang tangguh, berdaya saing, dan semakin layak huni. Ia berkomitmen untuk terus mengawal proses ini dari tingkat provinsi agar sinergi kebijakan dapat berjalan optimal demi kesejahteraan masyarakat Bogor.***
Redaksi