Dindin Abdullah Ghozali: Fraksi PKB Rekomendasikan Sarana Madrasah dan Pesantren Se-Jawa Barat Perlu Perhatian Khusus

Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, Dindin Abdullah Ghozali, menyoroti buruknya kondisi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah swasta, madrasah, dan pesantren di berbagai wilayah Jawa Barat. Hal ini disampaikan saat diwawancarai usai Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat yang membahas laporan hasil Reses II Tahun Sidang 2024–2025.

“Ini bukan hanya masalah di Kabupaten Bogor saja, tapi juga kami temukan di berbagai daerah selama masa reses. Banyak ruang kelas madrasah dan sekolah swasta yang nyaris roboh, belum punya toilet layak, apalagi fasilitas pendukung seperti laboratorium atau perpustakaan,” ujar Dindin kepada wartawan di luar ruang sidang.

Menurutnya, ketimpangan perhatian pemerintah terhadap pendidikan non-negeri sudah berlangsung lama, meski kontribusinya sangat besar dalam pembangunan sumber daya manusia di Jawa Barat. Ia mendorong Pemerintah Provinsi agar mulai mengalokasikan anggaran yang adil dan berkelanjutan untuk memperbaiki sarana pendidikan di sekolah-sekolah yang dikelola masyarakat, termasuk pesantren kecil di kampung-kampung.

“Kami di Fraksi PKB mendorong agar ada keberpihakan yang nyata. Jangan hanya sekolah negeri yang mendapat bantuan infrastruktur, sementara madrasah dan pesantren yang mendidik ribuan anak dari keluarga sederhana dibiarkan dengan kondisi seadanya,” tegasnya.

Dindin menambahkan, selama reses, dirinya menerima banyak keluhan dari para pengasuh pesantren dan kepala sekolah swasta yang merasa diabaikan. Mereka kesulitan mendapatkan akses program bantuan pemerintah, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti perbaikan atap dan lantai kelas.

Sebagai bagian dari rekomendasi Fraksi PKB dalam laporan reses, Dindin menekankan pentingnya mewujudkan keadilan anggaran pendidikan yang inklusif. Ia menyitir kaidah usul fiqh yang digunakan Fraksi PKB dalam menyusun rekomendasi, yaitu:
الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا
“Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat, hukumnya seperti syarat yang tertulis.”

“Kontribusi madrasah dan pesantren itu bukan baru kemarin sore, mereka sudah ada jauh sebelum negara ini berdiri. Maka negara wajib hadir untuk mendukungnya secara struktural,” pungkas Dindin.