
Bandung – DPRD Provinsi Jawa Barat menggelar rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kamis (13/11/2025), dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2026.
Dalam rapat yang dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD Jabar tersebut, seluruh fraksi menyampaikan pandangan dan masukan terkait arah kebijakan pembangunan, prioritas program, serta proyeksi pendapatan dan belanja daerah.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat telah menyampaikan nota pengantar Ranperda APBD 2026 dengan nilai total sebesar Rp28,78 triliun, sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp28,49 triliun.
Rencana penerimaan pembiayaan daerah juga tercatat sebesar Rp380,82 miliar, dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp666,81 miliar.
Sementara itu, Lilah Sahrul Mubarok dari Fraksi PKB menilai APBD 2026 harus menjadi momentum untuk mengembalikan semangat pembangunan yang berpihak kepada rakyat.
“Kami memandang APBD 2026 sebagai momentum penting untuk mengembalikan roh pembangunan pada fitrahnya, yaitu mensejahterakan rakyat,” ujarnya.
Fraksi PKB, kata Lilah, mengapresiasi kerja keras Pemprov Jabar dalam menyusun rancangan APBD 2026 dengan target pendapatan Rp28,78 triliun dan belanja Rp28,49 triliun.
Namun, di balik angka-angka tersebut, kata dia, tersimpan tanggung jawab besar untuk mewujudkan keadilan fiskal dan kesejahteraan yang merata antara ‘lembur dan kota’, utara dan selatan Jawa Barat.
“Tantangan terbesar Jabar saat ini bukan hanya soal kekurangan fiskal, melainkan ketimpangan struktural. Pembangunan masih terkonsentrasi di koridor industri utara, sementara wilayah selatan masih berkutat dengan infrastruktur dasar serta akses pendidikan, kesehatan, dan ekonomi rakyat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB menyerukan keberanian untuk menata ulang arah pembangunan Jawa Barat. “Bagi kami, keadilan bukan soal siapa yang mendapat dan siapa yang tertinggal,” terangnya Lilah.***