DPRD Jabar Bahas RKUA-PPAS 2026, Fokus Perkuat Sektor Perkebunan di Kabupaten Bandung

Kabupaten Bandung – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., bersama jajaran Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, melaksanakan kunjungan kerja ke Balai Perlindungan Perkebunan di Pasirjati, Kabupaten Bandung, pada Senin (29/09/2025).

Kunjungan kerja ini dilakukan dalam rangka pembahasan Rencana Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, khususnya yang berkaitan dengan sektor pertanian dan perkebunan di wilayah Jawa Barat.

Dalam pertemuan tersebut, Acep mengungkapkan bahwa berbagai isu strategis dibahas, mulai dari perlindungan tanaman, penanggulangan hama penyakit, keberlangsungan usaha tani, hingga peningkatan produktivitas perkebunan.

“Kita ingin agar anggaran yang disusun ke depan benar-benar selaras dengan kebutuhan lapangan. Sektor pertanian dan perkebunan memiliki peran vital dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.

Acep Jamaludin juga menyampaikan bahwa DPRD Jabar berkomitmen untuk memperkuat sektor pertanian dan perkebunan sebagai bagian penting dari pembangunan ekonomi daerah.

“RKUA-PPAS ini adalah landasan awal dalam penyusunan APBD. Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan benar-benar menyentuh kebutuhan riil masyarakat, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung banyak daerah di Jawa Barat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas program, baik dari sisi perlindungan tanaman, penyuluhan, maupun dukungan sarana dan prasarana bagi petani.

“Salah satu poin penting yang mengemuka adalah perlunya penguatan peran UPTD Balai Perlindungan Perkebunan sebagai garda terdepan dalam menjaga ketahanan komoditas perkebunan Jawa Barat. Selain itu, mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif agar program yang dihasilkan tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berdampak langsung bagi kesejahteraan petani,” tuturnya.

Diharapkan hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan lanjutan di tingkat legislatif dan eksekutif, guna menghasilkan APBD 2026 yang lebih berpihak pada kepentingan rakyat, khususnya para pelaku usaha tani di Jawa Barat.***