DPRD Jabar Dorong Transparansi Desa Lewat Evaluasi Pilkades Digital 2025

Karawang, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Golkar Dapil Karawang–Purwakarta, Sri Rahayu, melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kantor Desa Walahar, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Senin (18/1/2026).

Kegiatan pengawasan tersebut membahas evaluasi pelaksanaan Pilkades Serentak Digital Tahun 2025 sekaligus persiapan penyelenggaraan pilkades digital pada periode berikutnya. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Dalam dialog bersama perangkat desa dan unsur masyarakat, Sri Rahayu menekankan pentingnya digitalisasi pemerintahan desa sebagai sarana meningkatkan keterbukaan informasi publik.

“Pak Gubernur Jawa Barat meminta setiap desa untuk meningkatkan keterbukaan informasi dan memaksimalkan digitalisasi dalam setiap kegiatan, baik program dari pusat, provinsi, maupun kabupaten,” ujar Sri Rahayu.

Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai instrumen penguatan ekonomi desa dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Koperasi Desa Merah Putih dapat menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat desa. Karena itu perlu didukung dan dikembangkan secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Desa Walahar melalui Sekretaris Desa, Yoyon, menyambut baik kunjungan dan pengawasan yang dilakukan oleh Sri Rahayu.

“Kami sangat mengapresiasi kunjungan Ibu Sri Rahayu. Harapannya, kegiatan ini dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa Walahar,” ujarnya.

Ketua BPD Walahar, Sihabudin, dalam kesempatan tersebut menyampaikan sejumlah kebutuhan pendukung digitalisasi desa, khususnya sarana dan prasarana penunjang.

“Kami masih membutuhkan fasilitas pendukung seperti perangkat pembuatan laporan serta penguatan pengelolaan media sosial desa agar digitalisasi bisa berjalan optimal,” katanya.

Menutup kegiatan, Sri Rahayu menyatakan komitmennya untuk terus menampung aspirasi masyarakat desa dan memberikan dukungan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa.

“Kami akan terus melakukan pengawasan dan pendampingan agar penyelenggaraan pemerintahan desa semakin baik dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” pungkasnya di hadapan peserta pengawasan yang terdiri dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, serta unsur lainnya.***