DPRD Jabar Gelar Dialog UMKM: Bahas Strategi Naik Kelas dan Atasi Tantangan Struktural

BANDUNG – Menjawab berbagai tantangan fundamental yang dihadapi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Acep Jamaludin, S.Hum., menggelar Dengar Pendapat bertajuk “Akselerasi Daya Saing UMKM Jawa Barat”.

Acara yang mempertemukan legislator dengan puluhan pelaku usaha ini diadakan di Nation Coffee, Kota Bandung, Sabtu (05/10/2025).

Dialog ini menjadi wadah strategi untuk membedah kondisi riil UMKM dan menyerap aspirasi langsung dari lapangan, yang akan dijadikan dasar untuk penyusunan kebijakan yang lebih efektif.

Potret UMKM: Dominasi Mikro, Sulit Naik Kelas

Dalam pengantarnya, Acep Jamaludin memaparkan potret kondisi UMKM di Jawa Barat berdasarkan data terbaru. Jawa Barat, sebagai salah satu provinsi dengan ekosistem ekonomi kerakyatan terbesar, memiliki total 3.069.078 pelaku UMKM per tahun 2024. Namun, di balik angka besar tersebut, terdapat tantangan struktural yang serius.

“Data menunjukkan struktur UMKM kita sangat didominasi oleh usaha mikro yang mencapai 98,95% atau sekitar 3juta unit usaha. Sementara usaha kecil dan menengah jumlahnya sangat minim, hanya sekitar 1%,” papar Acep.

Menurutnya, dominasi usaha mikro ini merupakan cerminan dari sejumlah masalah mendasar, di antaranya:
• Sektor Informal: Sebagian besar pelaku usaha masih berada di sektor informal, yang identik dengan keterbatasan akses perizinan, pembiayaan formal, kapasitas produksi, dan jangkauan pasar.
• Sulit Naik Kelas: Minimnya jumlah usaha yang berhasil tumbuh dari skala mikro ke kecil atau menengah menandakan adanya hambatan struktural yang membuat UMKM sulit berkembang.
• Kesenjangan Digital: Literasi dan adopsi teknologi digital di kalangan pelaku usaha juga belum merata, menghambat daya saing di era modern.
• Ekosistem Terfragmentasi: Sistem pendampingan, pembiayaan, dan pemasaran yang ada saat ini dinilai masih berjalan sendiri-sendiri dan belum terintegrasi dengan baik.

Menghadapi kondisi tersebut, Acep menegaskan bahwa dialog ini bertujuan untuk mendapatkan masukan otentik sebagai landasan untuk bertindak.

“Mendengar ini dalam rangka menyerap aspirasi, terutama dengan kondisi terkini, sebagai bahan saya untuk melakukan langkah-langkah politik dan perjuangan,” tegas Acep mengutip pernyataannya dalam acara tersebut.

Dari Aspirasi Menuju Aksi Kebijakan

Selama sesi dialog, para pelaku UMKM menyuarakan langsung berbagai tantangan yang alami mereka, mulai dari sulitnya menembus pasar ritel modern, persaingan dengan produk impor, hingga kebutuhan akan pelatihan digital yang praktis.

Menyanggapi hal tersebut, Acep berkomitmen untuk membawa seluruh aspirasi ini ke tingkat kebijakan. “Langkah politik dan perjuangan” yang ia maksud adalah mengadvokasi program dan anggaran yang fokus untuk memecahkan masalah struktural UMKM, seperti:
1. Penguatan Program ‘Naik Kelas’: Mendorong alokasi anggaran untuk pendampingan intensif yang terbukti berhasil membawa usaha mikro menjadi usaha kecil.
2. 2. Integrasi Ekosistem Digital: Mengusulkan kebijakan yang mengintegrasikan pelatihan digital dengan fasilitas akses pasar online dan pembiayaan melalui fintech.
3. 3. Simplifikasi Regulasi: Mengawal implementasi regulasi yang mempermudah perizinan dan sertifikasi bagi usaha mikro.

“Aspirasi yang disuarakan hari ini tidak akan berhenti di ruangan ini. Ini akan menjadi amunisi kami di DPRD untuk memastikan pemerintah hadir dengan solusi yang nyata bagi tulang punggung ekonomi Jawa Barat,” tutupnya.***