DPRD Jabar Minta Menteri Pendidikan Bertanggung Jawab Dengan Tata Kelola SPMB

Beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, M Faizin mendorong pemerintah segera bertanggung jawab dan melakukan evaluasi perbaikan tata kelola Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB).

Menurut Faizin SPMB atau pengganti PPDB ini menyisakan banyak persoalan, terutama dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan sehingga banyak masyarakat yang komplain dan tidak tau seperti apa mekanisme SPMB ini ditentukan.

“Sejak awal mestinya Menteri Pendidikan memberikan kejelasan kaitannya dengan skema bagaimana penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah ini, sehingga masyarakat tidak kebingungan,” ujarnya dalam keterangan resminya, Selasa (24/6).

Faizin mengungkapkan bahwa kebijakan terbaru Menteri Pendidikan terkait SPMB ialah bahwa rapot tidak menjadi acuan, tetapi yang menjadi acuan utama adalah tes potensi akademik.

“Saya kira ini rancu dan menimbulkan persoalan baru, karena sejak awal mekanisme nya tidak ditentukan bahwa ada beberapa jalur kaitannya dengan domisili teknisnya bagaimana, kaitannya dengan prestasi standarnya seperti apa sehingga tidak terjadi multitafsir di setiap sekolah,” ungkapnya.

Faizin juga menilai bahwa jika memang rapot tidak dijadikan acuan mestinya ini bagian dari kegagalan sistem pendidikan kita. Bagaimana rapot yang mestinya jadi acuan ternyata malah dicurigai oleh Menteri Pendidikan bahwa ada upaya untuk menaikkan nilai-nilai siswa.

“Saya kira artinya bahwa menteri pendidikan sendiri tidak percaya mekanisme yang hari ini dijalankan oleh sekolah-sekolah. Kalau menteri nya saja tidak percaya dengan sistem yang dibuatnya sendiri, saya kira pendidikan kita gagal,” tambahnya.***

Redaksi