Fraksi PKB DPRD Jabar Apresiasi Langkah Pemprov Atas Dimasukkannya Kembali Pesantren dalam SIPD dan RPJMD

Beritatandas.id – Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) menegaskan anggaran untuk pesantren dan sarana keagamaan tetap menjadi prioritas, dan memastikan dana hibah pesantren akan kembali masuk dalam kamus Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) APBD tahun 2026.

Terkait hal itu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat apresiasi langkah Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang kembali menempatkan pesantren sebagai bagian penting dalam Kamus SIPD APBD 2026 dan Rancangan Awal RPJMD Provinsi Jawa Barat 2025–2029.

Hal itu disampaikan oleh anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKB, M Lillah Sahrul Mubarok yang menyatakan bahwa hal ini merupakan komitmen nyata dari Pemprov untuk mendengarkan aspirasi dari para ulama, masyarakat pesantren serta memperkuat fondasi keumatan dan kebangsaan di Jawa Barat.

“Kembalinya pesantren dalam struktur SIPD dan RPJMD ini bukan hanya soal administratif. Ini adalah pengakuan atas peran pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari proyek besar membangun peradaban bangsa. Fraksi PKB siap mengawasi konsistensinya, mengawal implementasinya, dan berkolaborasi untuk memperkuat pesantren di seluruh penjuru Jawa Barat,” ucapnya.

Fraksi PKB juga lanjut Lillah, mengucapkan terimakasih kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, beserta jajarannya karena telah mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak, karena pesantren bukan sekedar institusi pendidikan, melainkan pilar utama dalam sejarah lahirnya bangsa ini.

“Terimakasih atas komitmen sebuah penguatan untuk pendidikan berbasis keumatan, dan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat dan Jajaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat atas kesediaannya mendengarkan aspirasi berbagai pihak, termasuk Fraksi PKB, dalam memastikan pesantren tetap menjadi bagian integral dari pembangunan daerah,” ucapnya.

Lillah mengungkapkan bahwa Pesantren telah menjadi pusat pembentukan karakter bangsa jauh sebelum negara Indonesia berdiri. Oleh karena itu, memperhatikan pesantren berarti memperhatikan akar sejarah dan masa depan keadaban nasional.

“Pesantren adalah ruang pendidikan karakter, kemandirian ekonomi, dakwah, dan ketahanan sosial. Kami memperjuangkan ini bukan sekadar membela kepentingan golongan. Ini adalah bagian dari mandat ideologis PKB, bahwa pesantren adalah benteng keilmuan, moralitas, dan kemandirian umat,” ungkapnya.

Menurut Lillah, Fraksi PKB DPRD Jawa Barat juga menegaskan bahwa pihaknya akan terus terlibat aktif, bukan hanya dalam mengawasi pelaksanaan komitmen ini, tetapi juga membangun kolaborasi strategis bersama pemerintah daerah untuk memperkuat peran pesantren dalam pembangunan daerah.

“Fraksi PKB menegaskan, memperhatikan pesantren berarti memperhatikan masa depan bangsa. Sebagai representasi aspirasi umat, Fraksi PKB berkomitmen bahwa setiap tahapan perencanaan pembangunan daerah harus selalu memuliakan pesantren sebagai bagian dari investasi peradaban,” tegasnya.***

Redaksi