Ketua Fraksi PKB DPRD Jawa Barat Asep Suherman
Bandung ,Beritatandas.id – 25 Oktober 2024 – Dalam Rapat Paripurna terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Ketua Fraksi PKB DPRD Provinsi Jawa Barat, Asep Suherman, menyampaikan pandangan umum fraksinya yang kritis dan berpihak pada rakyat kecil. Fraksi PKB menyoroti beberapa isu penting dalam rancangan APBD tersebut, mulai dari penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rendahnya belanja modal, hingga kebutuhan untuk lebih memprioritaskan sektor pendidikan, pesantren, kesehatan, dan pemberdayaan UMKM.
Penurunan PAD dan Pentingnya Inovasi Pendapatan Daerah
Asep Suherman menyoroti penurunan PAD sebesar 23,77%, yang didominasi oleh penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). “Penurunan ini menunjukkan bahwa Jawa Barat tidak bisa terus bergantung pada pendapatan yang sifatnya konsumtif,” ujar Asep. Fraksi PKB mendorong pemerintah untuk berani berinovasi dengan menggali potensi pendapatan baru, seperti optimalisasi aset daerah, pariwisata berkelanjutan, dan ekonomi kreatif digital.
Kritik terhadap Alokasi Belanja Modal
Fraksi PKB juga mengkritik rendahnya alokasi belanja modal yang hanya sebesar Rp1,52 triliun dari total belanja daerah Rp29,74 triliun. “Belanja modal ini sangat penting untuk membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan irigasi yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah pedesaan. Kekurangan belanja modal ini berisiko menghambat pembangunan dan memperparah ketimpangan antarwilayah,” tegas Asep. Fraksi PKB mendesak adanya realokasi anggaran untuk memperkuat pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat.
Keberpihakan pada Pendidikan dan Pesantren
Di sektor pendidikan, Fraksi PKB meminta agar alokasi anggaran minimal 20% dari total APBD difokuskan untuk memastikan sekolah gratis tepat sasaran dan menyentuh masyarakat miskin yang paling membutuhkan. Selain itu, Fraksi PKB juga menekankan pentingnya penambahan anggaran untuk insentif bulanan bagi guru ngaji dan pengelola pesantren di Jawa Barat. “Kesejahteraan para guru di pesantren, terutama di wilayah pedesaan, harus menjadi prioritas. Kami mendukung implementasi Perda Pesantren dengan tindakan nyata berupa insentif dan peningkatan infrastruktur pesantren,” kata Asep.
Fokus pada Kesehatan dan UMKM
Dalam sektor kesehatan, Fraksi PKB mendorong percepatan pembangunan fasilitas kesehatan di daerah terpencil dan layanan kesehatan digital untuk menjangkau masyarakat yang sulit mendapatkan akses kesehatan. Sementara itu, di bidang ekonomi, Fraksi PKB menilai bahwa pemberdayaan UMKM dan pelaku usaha perempuan harus menjadi prioritas dalam APBD 2025. “UMKM di Jawa Barat perlu dukungan lebih, baik melalui pelatihan digitalisasi maupun akses modal agar mereka bisa bersaing di era ekonomi digital,” imbuh Asep.
Fraksi PKB Meminta APBD 2025 untuk Berpihak pada Rakyat
Fraksi PKB menyatakan bahwa APBD 2025 harus menjadi instrumen yang benar-benar berpihak pada rakyat kecil, memberikan kesejahteraan, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan. “APBD ini harus menjadi refleksi dari keberpihakan kita kepada rakyat, terutama mereka yang paling membutuhkan—dari pendidikan, kesehatan, hingga infrastruktur pedesaan. Kita tidak boleh hanya fokus pada belanja operasi, tetapi juga harus meningkatkan belanja modal untuk masa depan Jawa Barat yang lebih sejahtera,” tutup Asep Suherman.***
Redaksi