Fraksi PKB Sampaikan 9 Aspirasi dan Rekomendasi hasil Reses di Sidang Paripurna DPRD Jawa Barat

Beritatandas.id – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat menyampaikan sembilan aspirasi strategis hasil Reses II Tahun Sidang 2024–2025 dalam Sidang Paripurna DPRD yang digelar di Gedung DPRD Jabar, Bandung. Ketua Fraksi PKB, Asep Suherman, menegaskan bahwa sembilan aspirasi tersebut merupakan cerminan nyata dari suara rakyat yang selama ini tidak terdengar, khususnya dari kalangan akar rumput.

“Kami hadir membawa suara para orang tua yang tidak bisa menebus ijazah anaknya, suara guru madrasah yang ruang kelasnya hampir roboh, suara buruh yang terkena PHK, dan warga miskin yang belum bisa berobat,” ujar Asep Suherman dalam pidato fraksi.

Berikut adalah sembilan aspirasi dan rekomendasi Fraksi PKB:
1. Ijazah yang Ditahan, Solusi yang Tidak Sepihak
Fraksi PKB meminta alokasi anggaran khusus untuk membantu siswa kurang mampu yang ijazahnya masih ditahan sekolah, tanpa mengorbankan keberlangsungan sekolah swasta dan pesantren.
2. Sarana-Prasarana Sekolah Swasta, Madrasah, dan Pesantren
PKB mendesak perhatian anggaran untuk rehabilitasi fasilitas pendidikan non-negeri yang selama ini berkontribusi besar terhadap pendidikan, namun masih minim dukungan infrastruktur.
3. BPMU Sekolah Swasta dan Madrasah
Fraksi PKB mendorong penyetaraan alokasi Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) antara sekolah negeri dan swasta agar tidak ada diskriminasi dalam pelayanan pendidikan.
4. PHK Massal dan Perlindungan Pekerja
Fraksi PKB menyerukan intervensi Pemprov melalui dialog tripartit dan dukungan fiskal untuk memastikan keseimbangan antara kelangsungan usaha dan perlindungan buruh.
5. Pengangguran, Kesempatan Kerja, dan UMKM yang Terdesak
PKB mendorong penguatan program padat karya, investasi berorientasi tenaga kerja, dan pemberdayaan UMKM berbasis komunitas sebagai strategi pemulihan ekonomi rakyat.
6. Ketahanan Fiskal dan Daya Beli Masyarakat
Fraksi PKB meminta Pemprov menyusun kebijakan fiskal tanggap krisis global, termasuk subsidi pangan, insentif sektor riil, dan perluasan perlindungan sosial.
7. Tata Ruang, Longsor, dan Penertiban yang Menyeluruh
PKB menuntut penegakan tata ruang secara adil di seluruh wilayah, khususnya untuk mencegah bencana ekologis akibat alih fungsi lahan yang tidak terkendali.
8. Bank Emok, Pinjol, dan Judol: Tantangan Sosial Mendesak
Fraksi PKB mendorong pembentukan satuan tugas lintas sektor untuk memberantas praktik keuangan ilegal dan judi daring, serta meningkatkan literasi keuangan masyarakat.
9. Kesehatan: Akses dan Layanan untuk Warga Tidak Mampu
PKB meminta penguatan layanan dasar kesehatan, jaminan iuran BPJS bagi warga tidak mampu, dan realisasi Universal Health Coverage (UHC) di seluruh kabupaten/kota Jawa Barat.

Asep Suherman juga menegaskan bahwa seluruh poin aspirasi tersebut diperkuat dengan prinsip-prinsip usul fiqh sebagai fondasi nilai perjuangan politik Fraksi PKB. “Kami meyakini bahwa politik harus menjamin kemaslahatan, menghilangkan kemudaratan, dan menjaga keadilan. Inilah politik nilai yang kami bawa,” ujarnya.

Fraksi PKB berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat mengakomodasi sembilan rekomendasi ini secara konkret dalam penyusunan RKPD dan APBD ke depan.