Anggota DPRD Jawa Barat H. Nasir
tandas.id- Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat H Nasir menyebut kewilayahan desa di Jawa Barat sangat beragam, perlu kajian yang lebih mendalam yang disesuaikan dengan luas wilayah.
“Misalnya, ada wilayah yang sangat padat sampai 100 ribu jiwa, tentu akan berdampak pada pelayanan desa ini jadi sangat terbatas,” kata H Nasir saat melaksanakan Kunjungan Kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bogor, dalam rangka mendapatkan masukan dan informasi terkait batas desa dan penetapan desa, Senin, 18 Maret 2024.
Karena itu lanjut Nasir maka ada baiknya pemerintah provinsi itu mau melakukan kajian, jadi ada daerah yang memang secara penduduk harus berkembang untuk pelayanan tapi juga ada secara kewilayahan.
“Walaupun, memang diatur dalam termen dagri tapi ini bisa diusulkan untuk berubah karena kalau satu desa tapi penduduknya itu bisa diperkecil,” paparnya.
Ia menambahkan harus dilakukan pemetaan secara menyeluruh agar persoalan penetapan batas desa di Jabar bisa segera diselesaikan, terutama dari konsultasi pemetaannya.
Pihaknya berharap pihak terkait dalam hal ini Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa kabupaten kota di Jabar untuk segera membuat peraturan kepala daerah.
“Setelah keluar peraturan bupati, dari situ akan lengkap menyetujuinya ke jenjang berikutnya,” kata ujar dia.
Setelah batas desa ini selesai, kata Nasir, presisi desa didorong melalui potensi-potensi kekayaan desa. Kuncinya ada pada mainpower dari masyarakat desa itu sendiri.
Tentunya harus dibarengi dengan adanya sensus terlebih dahulu. Sehingga musrembang desa itu benar-benar menjadi sesuai dengan kebutuhan prioritas desa termasuk dengan potensi-potensi kekayaannya.
“Misalnya kelompok pengrajin di desa tertentu akan menghidupkan masyarakat desa, kemudian panen berlebih produk pertanian yang diharapkan akan menyebabkan turunnya harga komoditas pertanian,” pungkas dia.***
Redaksi