beritatandas.id, BANDUNG – DPRD Provinsi Jawa Barat telah menyetujui struktur anggaran untuk APBD tahun 2021 sebesar Rp44,268 triliun. Rincian anggaran tersebut terdiri dari Pendapatan Daerah sebesar Rp41,408 triliun, Belanja Daerah sebesar Rp44,168 triliun, dan Pembiayaan Daerah sebesar Rp2,760 triliun lebih.
Persetujuan dari DPRD telah ditegaskan dalam Rapat Paripurna persetujuan bersama pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah (Perda), di Gedung DPRD Jabar pada 23 Oktober 2020 lalu.
Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Barat, H. Oleh Soleh menggarisbawahi tiga prioritas utama proyeksi anggaran tahun 2021 mendatang, yakni bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan.
“Tentu DPRD pembahasannya adalah mengikuti alur, dalam hal ini urusan wajib. Apa itu? Yaitu soal pendidikan, kesehatan, dan tentunya soal kesejahteraan,” tegas Oleh Soleh.
Lebih jauh ia menjelaskan, untuk bidang pendidikan di tahun 2021 merupakan urusan yang benar-benar wajib didorong, terlebih selama ini pendidikan di Indonesia, termasuk Jawa Barat begitu terganggu dengan pandemic Covid-19.
Bahkan di luar pengaruh pandemii pun sekolah-sekolah tingkat atas di Jawa Barat, baik negeri maupun swasta masih membutuhkan uluran anggaran pemerintah.
Menurutnya, APBD Jawa Barat Tahun Anggaran 2021 telah menunjukkan keseriusannya terkait dukungan anggaran untuk bidang pendidikan, di antaranya dengan menaikkan nilai Bantuan Pendidikan Menangah Universal (BPMU) baik untuk sekolah negeri mapun swasta.
“Bagaimana BPMU untuk SMA sederajat, negeri maupun swasta mendapatkan alokasi angggaran. Alhamdulilah untuk sekolah negeri mendapat alokasi Rp1.200.000, dan untuk swasta, karena pemerintah masih kekuarangan dana baru dialokasikan sebesar Rp700.000 per siswa.
“Mudah-mudahan saja, mohon doanya ekonomi kita membaik. Di (anggaran) perubahan mungkin bisa dinaikkan,” harap anggota Fraksi PKB ini.
Tidak hanya itu, alokasi anggaran untuk tenaga pendidik pun demikian. Niat baik Pemprov Jabar dalam memperhatikan kesejahteraan guru didukung penuh oleh DPRD, terutama untuk para tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil.
“Untuk guru juga sama. Dewan sangat senang dan gembira ketika Pemprov memperhatikan kesejahteraan guru, terutama untuk guru-guru daerah terpencil atau ‘gurdacil’, di mana adanya? Di antaranya di Garut dan Bogor. Itu juga Alhamdulillah kami dorong, dan alhamdulilah Pak Gubernur melalui TAPD-nya juga sudah selesai,” papar Soleh.
Redaksi