Insinerator Tingkatkan Kinerja TPS3R, DPRD Jabar Soroti Keberlanjutan Operasional

Bandung — Pengelolaan sampah berbasis Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS3R) di Desa Margahayu Tengah, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, dinilai telah menunjukkan kemajuan dari sisi kapasitas dan efektivitas pengolahan. Namun demikian, aspek kemandirian pembiayaan operasional masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu mendapat perhatian serius.

Hal tersebut mengemuka saat Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat, Asep Syamsudin bersama Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tedy Rusmawan, melakukan peninjauan langsung ke TPS3R Margahayu Tengah, Rabu (14/01). Desa tersebut diketahui menerima bantuan insinerator melalui program MOTAH pada 2025 dengan nilai anggaran Rp1,5 miliar.

Asep mengungkapkan bahwa secara teknis, keberadaan insinerator telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan sampah di tingkat desa. Kapasitas pengolahan sampah meningkat dari sebelumnya sekitar 4 ton per hari menjadi 6 ton per hari, dengan jumlah tenaga kerja yang lebih efisien.

“Kalau kita lihat dari sisi kinerja mesin dan sistem pengelolaannya, ini sudah berjalan dengan baik. Struktur pengelola jelas, tenaga kerja ada 20 orang, dan sampah bisa ditangani setiap hari,” ujar Asep.

Meski demikian, ia menyoroti besarnya biaya operasional yang masih bergantung pada subsidi. Dengan pengolahan sekitar 6 ton sampah per hari, kebutuhan anggaran untuk menggaji karyawan mencapai sekitar Rp45 juta per bulan. Saat ini, pembiayaan tersebut masih ditopang oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui unit usaha air bersih.

Kondisi ini diperberat dengan sistem pengelolaan sampah yang belum sepenuhnya terintegrasi. Dari total 16 RW di Desa Margahayu Tengah, hanya 10 RW yang pengelolaan sampahnya ditangani langsung oleh desa, sementara enam RW perumahan masih dilayani oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bandung.

Asep menilai, agar TPS3R dapat beroperasi secara berkelanjutan, diperlukan pengembangan lanjutan, khususnya dalam pemanfaatan residu sampah agar memiliki nilai tambah ekonomi. Beberapa potensi yang bisa dikembangkan antara lain pengolahan residu menjadi paving block atau budidaya maggot.

“Residu sampah ini potensinya besar, tapi memang belum sampai tahap komersial. Kita masih melihat contoh-contohnya, belum diperjualbelikan,” katanya.

Ia menambahkan, Komisi IV DPRD Jawa Barat juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah daerah lain, seperti Citapen di Kabupaten Bandung Barat, untuk mempelajari berbagai model pengelolaan sampah sebagai bahan evaluasi dan perumusan kebijakan ke depan.

Menurut Asep, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan teknologi semata, tetapi membutuhkan komitmen kuat dan political will dari pemerintah daerah serta kolaborasi lintas sektor.

“Pengelolaan sampah ini tidak mudah. Dibutuhkan keseriusan, keberlanjutan anggaran, dan partisipasi masyarakat agar sistem seperti TPS3R ini benar-benar bisa mandiri dan berkelanjutan,” pungkasnya.***