beritatandas.id, Bandung – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat (Jabar) Rahmat Hidayat Djati meminta refocusing anggaran 2021 menempatkan bidang pembangunan ekonomi masuk skala prioritas.
Hal itu disampaikan ketua Komisi II DPRD Jabar Rahmat Hidayat Djati, melalui keterangan resminya Rabu 24 Juni 2021.
“Kepada gubernur dan TAPD melalui pimpinan DPRD Jabar, agar dalam penenetuan refocusing anggaran tahun 2021 yang akan dan sedang berjalan, menempatkan bidang pembangunan ekonomi di skala prioritas,” ujar Toleng, begitu dia akrab disapa.
Menurutnya, program yang harus diselamatkan bahkan seharusnya ditingkatkan adalah soal pertanian, perkebunan, kehutanan, kelautan, perikanan, koperasi, pasar dan UMKM.
Begitupun, tambahnya, dalam penyusunan postur belanja pada RAPBD 2022. Persoalan itu sering disampaikan, sebagai pengingat bahwa program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat sangat penting diperhatikan dalam situasi pandemi seperti saat ini.
“Ini kami sampaikan ulang mengingat beberapa kali situasi sering melemahkan daya ingat kita soal betapa pentingnya pembangunan sektor perekonomian di Jawa Barat, ini untuk memberi jalan bagi upaya pembangunan ketahanan pangan masyarakat kita,” ujarnya.
Sementara pada sektor pariwisata yang semakin lesu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga menyampaikan, hendaknya gubernur memperhatikan semua pelaku usaha di sektor ini, terutama yang mengalami kesusahan berkepanjangan karena situasi pandemi.
“Program akselerasi dibutuhkan, bukan live service dan pencitraan media sosial saja,” tegasnya.
Komisi II juga sudah mengajukan kepada gubernur melalui pimpinan DPRD soal pelaksanaan program penanggulangan pandemi Covid-19 di Jawa Barat, terutama pada sektor pemulihan perekonomian atas nama pemulihan ekonomi nasional (PEN), juga sektor kesehatan masyarakat.
“Saya dikabari dari pimpinan bahwa pertanyaan dan permintaan keterangan sudah disampaikan oleh pimpinan DPRD ke gubernur, dan kita sedang menunggu respon saudara gubernur,” tegas Toleng yang juga ketua Mada PPM Jawa Barat.
Menurutnya, situasi sekarang ini, menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dari tokoh-tokoh masyarakat dan para aktivis kepada komisi II DPRD Jabar.
“Tapi kami taat prosedur, semua hal kami sampaikan ke pimpinan DPRD,” jelas anggota dewan yang berangkat dari daerah pemilihan (dapil) Karawang – Purwakarta.
Dia mengaku tidak menghendaki gerakan-gerakan masyarakat yang biasa disebut demo oleh para aktivis dan tokoh-tokoh masyarakat, kalau hanya untuk sekedar menunggu jawaban dan kebijakan yang fundamental dan terasa oleh masyarakat dalam situasi darurat ini.
“Semoga dalam waktu dekat ada respon dari saudara gubernur,” pungkasnya.
Redaksi