beritatandas.id, BANDUNG – Komisi I DPRD Jawa Barat akan memanggil beberapa SKPD yang terkait dengan penanggulangan bencana alam. Pemanggilan dilakukan guna mencari akar masalah bencana alam seperti banjir dan longsor yang kerap terjadi di Jawa Barat.
“Kami akan memanggil dinas terkait. Kimrum (Dinas Perumahan dan Permukiman Jawa Barat) , BPBD, Dinsos untuk segera mecari solusi terkait bencana alam di Jawa Barat, plus mengantisipasi dengan mengatasi akar masalahanya secepatnya,” ungkap Anggota Komisi I DPRD Jabar, Shidkon Djampi, di Bandung, Kamis (27/02/2020).
Untuk Dinas Perumahan dan Permukiman, tegas Shidkon, harus segera melakukan langkah tepat untuk meminimalisasi dampak bencana alam terhadap masyarakat yang menjadi korban terdampak.
“Terutama banjir, bila perlu Dinas Kimrum menambah program rutilahu, tetapi ini difokuskan untuk daerah-daerah bencana,” katanya.
Begitu pula untuk Dinas Sosial, lanjut Shidkon, agar lebih cepat tangap dan antisipatif. Ditegaskan, pihaknya tidak akan segan untuk membantu, sekalipun harus berujung pada tuntutan untuk meningkatan anggaran.
“Bila perlu di APBD tambahan ditambah lagi dana untuk penanggulangan bencana ini,” kata politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.
Sementara Dinas Kesehatan, lanjutnya, harus maksimal turun tangan untuk mengatasi potensi penyakit yang mengancam para korban bencana alam. Juga untuk Dinas Pendidikan, harus melakukan identifikasi bangunan-bangunan sekolah di daerah-daerah rawan bencana.
“Jangan sampai ketika terjadi bencana banjir misalnya, terjadi sekolah ambruk,”katanya.
Ia menilai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat sampai sejauh ini belum melakukan langkah yang serius dalam menangani sumber atau akar masalah bencana alam, terutama banjir dan longsor.
“Banjir ini bencana, tapi kalau terus menerus berlangsung, ya sudah tidak sesuai dengan definisi bencana itu sendiri. Pertanyaannya, apakah ada pembiaran atau memang tidak bisa mengatasi?”tegasnya.
Padahal, kata dia, pada kenyataannya Pemprov Jabar mendapat dukungan dari sisi anggaran. Dampak yang lebih luas bukan hanya terhadap transportasi atau terhambatnya distribusi kebutuhan pokok masyarakat. “Yang lebih miris lagi adalah rumah-rumah masyarakat terutama yang di bawah garis kemiskinan terancam roboh,” katanya.
Redaksi