Beritatandas.id – Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat Tahun Anggaran 2023 terkait sektor perekonomian mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Jawa Barat.
Kinerja sektor perekonomian Jawa Barat 2023 berdasarkan hasil evaluasi Komisi II DPRD Jawa Barat ke dinas-dinas mitra kerja terkait dinilai buruk atau tidak memuaskan.
Salah satunya adalah kondisi UMKM di Jawa Barat selama tahun 2023 yang tidak mengalami perbaikan signifikan.
Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati menyebut Dinas Koperasi dan Usaha Kecil selama tahun 2023 sama sekali tidak bekerja optimal.
“Kondisi UMKM di Jawa Barat juga diperburuk dengan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil pada tahun 2023 yang sama sekali tidak secara optimal!,” kata Rahmat Hidayat Djati kepada wartawan Minggu, 19 Mei 2024.
Rahmat menjelaskan Dinas UMKM dan Usaha kecil pada tahun 2023 belum optimal dalam memfasilitasi kebutuhan pelaku UMKM akan akses terhadap pasar, termasuk pasar digital.
Selanjutnya adalah dorongan dari pemerintah untuk permodalan bagi UMKM juga belum maksimal
“Tidak ada program permodalan bagi UMKM yang signifikan dan juga tidak ada fasilitasi untuk mengurus sertifikasi produk yang signifikan,” ujar Rahmat.
“Dinas KUK hanya fokus pada program program yang tidak berdampak langsung bagi pemulihan pelaku usaha kecil di Jawa Barat,” pungkas dia.***