Bandung, beritatandas.id – Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) meluncurkan Koperasi Tokoku (Kopertoku) sebagai tempat belanja khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung.
Mengusung prinsip “Oleh kita, untuk kita” Koperasi Pegawai Pemerintah Kota Bandung (KPKB) meluncurkan Koperasi Tokoku (Kopertoku) sebagai tempat belanja khusus untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Bandung.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengapresiasi program ini. Menurut Yana, fungsi KPKB ialah harus mampu menyediakan minimal kebutuhan pokok untuk ASN.
“Semoga pascapandemi, KPKB bisa membantu proses pemulihan ekonomi di Kota Bandung dengan cepat,” ucap Yana, Kamis 24 Februari 2022.
Ketua KPKB, Yaya Sunarya menjelaskan, tujuan Kopertoku ini agar para ASN yang biasanya belanja bulanan di minimarket, bisa beralih menuju ke unit usaha pemerintah.
“Kita juga menyediakan aplikasi untuk mempermudah proses pemesanan paket sembako. Jadi, nanti konsumen tidak perlu datang ke toko langsung,” ujarnya.
Untuk harganya, Yaya menambahkan, KPKB akan menyesuaikan harga paket sembako untuk bisa bersaing dengan pasar.
“Ya prinsipnya, kita akan memberikan harga lebih murah agar tidak membebani para anggota,” ujarnya.
Harga untuk tiap paket sembako ini juga akan disesuaikan dengan masing-masing golongan ASN. Yaya memamparkan, untuk golongan IV akan memperoleh pilihan paket sejahtera 1.
Sedangkan Golongan III mendapatkan paket sejahtera 2. Golongan II bisa memilih paket sejahtera 3. Sedangkan golongan I memperoleh paket sejahtera 4.
“Nilai harga jualnya akan berbeda-beda. Barangnya nanti kami (KPKB) yang sediakan. Untuk lokasinya sendiri, sementara akan berdasarkan perangkat daerah masing-masing wilayah,” imbuhnya.
Untuk pembayarannya, lanjut Yaya, bisa dilakukan tunai atau lewat pemotongan gaji bulanan. Rencananya, Kopertoku akan mulai teraktivasi per Maret 2022 mendatang.
“Kopertoku ini dampaknya pada sisa hasil usaha (SHU). Jadi ya sebenarnya ini bisa menguntungkan untuk para anggota koperasi juga,” ungkap Yaya.
Selama 2021, pemberdayaan aset yang telah dilakukan KPKB mencapai 88,5 miliar. Terutama pada SHU, Yaya mengatakan, terjadi kenaikan signifikan selama 2021.
“SHU mengalami kenaikan signifikan karena ini terkait aset tanah di Cimencrang yang telah dijual kepada Pemerintah Kota Bandung,” katanya.
Selain itu, KPKB juga memiliki program lain untuk menunjang masa depan para purna ASN. Salah satunya dengan prorgam pelatihan kewirausahaan.
“Anggota yang jelang pensiun akan kami sediakan pelatihan wirausaha yang bekerja sama dengan Unpad. Sehingga saat anggota KPKB sudah pensiun, mereka jadi punya usaha baru,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat, Kusmana Hartadji mengapresiasi kinerja program yang dijalankan oleh KPKB selama ini.
Menurutnya, sentralisasi anggota koperasi KPKB perlu juga diaplikasikan oleh koperasi provinsi.
“Semua dinas di provinsi punya koperasi dengan pembayaran utang itu melalui pemotongan gaji. Sehingga, saat mutasi ke dinas lain, jadi tidak terbayar,” ujar Kusmana.
“Kalau di sini, semuanya tersentralisasi. Jadi, kalau mau mutasi juga ya tidak apa-apa, tetap bisa dipotong gajinya,” imbuhnya
Redaksi