Lillah Sahrul Mubarok Soroti Ketimpangan Dukungan Pemerintah: Pendidikan Swasta Juga Garda Terdepan

Tasikmalaya, beritatandas.id – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PKB, M. Lillah Sahrul Mubarok, menyoroti belum optimalnya perhatian pemerintah terhadap lembaga pendidikan swasta. Menurutnya, di tengah peran besar pendidikan swasta dalam mencerdaskan anak bangsa, dukungan yang diberikan negara masih timpang dibandingkan dengan sekolah negeri.

Dalam keterangannya, Kamis (29/5/2025), Lillah menegaskan bahwa lembaga pendidikan swasta telah menjadi ujung tombak dalam menyediakan akses pendidikan, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh sekolah negeri.

“Kalau kita bicara realita di lapangan, banyak sekali sekolah swasta yang justru mengisi kekosongan peran negara. Tapi perhatian terhadap mereka sangat minim, baik dari sisi anggaran maupun pembinaan,” ungkapnya.

Ia menyebutkan, tidak sedikit sekolah dan pesantren swasta yang berdiri tanpa sokongan signifikan dari pemerintah, namun tetap mampu bertahan dan bahkan melahirkan generasi-generasi unggul.

“Ini bentuk dedikasi luar biasa dari masyarakat. Tapi jika terus dibiarkan tanpa dukungan, mereka akan kesulitan berkembang,” tambah Lillah.

Politisi muda dari PKB ini juga menilai perlunya kebijakan afirmatif dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjamin keberlangsungan lembaga pendidikan swasta. Mulai dari bantuan operasional, pelatihan guru, hingga penyediaan infrastruktur pendidikan yang layak.

“Selama ini seolah ada dikotomi. Negeri dibantu penuh, swasta dibiarkan jalan sendiri. Padahal keduanya sama-sama mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Lillah mendorong agar pemerintah mulai menerapkan pendekatan kolaboratif dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan pendidikan. Ia meyakini bahwa sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan swasta dapat mempercepat kemajuan kualitas pendidikan nasional.

“Jangan hanya bicara angka partisipasi sekolah, tapi lihat juga siapa yang menyumbang angka itu. Swasta punya andil besar, dan itu harus dibalas dengan kebijakan yang adil,” pungkasnya.***