beritatandas.id, SUBANG – Normalisasi Kalen Bidin yang dilaksanakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai ( BBWS ) di Desa Sukamaju, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dituding proyek siluman. Hal itu disampaikan jajaran LSM Kompak Subang setelah melakukan penelusuran pada 6 Juni lalu.
Diketahui kegiatan pengerukan sungai Bidin yang terletak di perbatasan dua Desa yaitu Desa Tanjungtiga Kecamatan Blanakan dan Desa Sukamaju Kecamatan Sukasari Kabupaten Subang tersebut sudah berlangsung hampir satu pekan dengan menggunakan dua alat berat (eskavator). Namun dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak ada papan proyek.
“Info yang kami terima proyek tersebut adalah kelanjutan dari normalisasi yang dilaksanakan di Batang Leutik, Kecamatan Sukasari, Kabupaten Subang dengan anggaran mencapai Rp14 niliar, untuk normalisasi di Sungai Bidin sendiri anggarannya sebesar Rp1,7 miliar,” jelas Sunarto Amrullah, ketua DPC LSM Kompak.
“Padahal, proyek normalisasi yang dilaksanakan oleh BBWS ini anggarannya tidak sedikit, menelan biaya hingga Rp1,7 miliar, tapi proyek ini terkesan seperti proyek Siluman karena tidak ada Papan Proyek,” ungkapnya.
Lebih lanjut Sunarto Amrullah memaparkan, padahal setiap kegiatan pelaksanaan pembangunan atau proyek yang didanai dari anggaran negara harus transparan dan terpublikasikan, agar diketahui oleh publik, aturannya sudah jelas terdapat pada Undang-undang No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Dan telah dijelaskan pada Perpres No 54 tahun 2010 sebagaimana telah diubah kedua kali pada Perpres No 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang / jasa Pemerintah, bahwa setiap proyek fisik wajib memasang papan proyek yang memuat tentang jenis jegiatan, lokasi kegiatan, nomor kontrak dari mulai pelaksanaan, nilai jontrak hingga batas waktu pelaksanaan proyek.
Akibat tidak adanya papan proyek, sehingga masyarakat sulit melakukan pengawasan terhadap proyek Normalisasi yang sedang berlangsung tersebut.
“Dengan kondisi seperti ini, baik DPC Kompak Subang maupun masyarakat mempertanyakan lemahnya kinerja pemerintah dalam melakukan pengawasan,” tandasnya.
Redaksi