beritatandas.id, Bandung – Ketua Komisi II DPRD Rahmat Hidayat Djati, mengungkapkan bahwa pihknya bersama pemerintah provinsi Jawa Barat tengah memperjuangkan Pantai Pangandaran menjadi wisata New Bali.
Selain itu pihaknya mendesak kementerian pariwisata dan industri kreatif untuk memperhatikan pengembangan wisata yang berada di Kabupaten Pangandaran tersebut.
“Saya mengharapkan Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif (Kemenparekraf) memperhatikan Pangandaran. Dan perlu diketahui, bahwa saya dan Pemprov Jabar sedang berjuang agar pariwisata Pangandaran bisa menjadi ‘New Bali’,” ujar RHD, Kamis, 18 November 2021.
Menurut Ketua Pemuda Panca Marga (PPM) Jabar itu, bukan berarti meniru Bali. Namun, apa yang harus dilakukan dan dicapai Pangandaran itu harus seperti Bali.
Dikatakan politisi dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu, perhatian dan usulan Kemenparekraf pasti akan diperhatikan oleh Bappenas dalam rangka menunjang pembangunan insfrastruktur dan sebagainya .”Itu yang kita istilahkan dengan Amenitas Pariwisata,” tegas RHD.
RHD mengungkapkan, pada 16 – 19 November 2020 lalu, Pemrov Jabar mengadakan West Java Investment Summit (WJIS 2020) dan diikuti oleh 696 investor dari sejumlah negara.
DPRD Jawa Barat secara umum mengapresiasi dan setuju dengan program WJIS 2020. Namun, RHD tetap memberikan catatan pelaksanaan.
“Namun, jangan jangan sampai ada peralihan fungsi. Misalnya, awalnya hutan, kemudian berubah fungsi jadi tempat pariwisata. Ini jangan sampai terjadi dan mengorbankan fungsi yang lebih penting,” tutur RHD.
Pada acara WJIS 2020 itu, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, mengundang partisipasi para pihak di luar pemerintah untuk ikut mengelola dan mengembangkan destinasi pariwisata di Jabar dengan berbagai varian inovasi.
Sejauh ini, dilaporkan banyak peminat untuk menjadi investor pariwisata di Jabar, mulai dari dalam negeri maupun perusahaan individu luar negeri.
RHD melihat ini positif karena memang pengembangan potensi alam di Jabar yang besar dan banyak.
“Ini tidak mungkin terkelola dengan cepat, kalau hanya mengandalkan uang negera, atau bank rakyat di APBD. Sebab, belanja APBD inikan tidak boleh hanya untuk satu sektor, tapi harus banyak kebutuhan pokok yang dicover,” ucap RHD. ***
Redaksi