KARAWANG, beritatandas.id – Organisasi Masyarakat (Ormas) Pemuda Pancasila unjuk gigi dalam menanggapi surat pernyataan kontroversial dari Pemerintah Desa Kutamekar dan Kertanegara.
Surat yang diterbitkan kedua desa tersebut menolak keberadaan Ormas yang mengatasnamakan warga lokal dalam pengelolaan limbah perusahaan.
Karman Suryadi, Ketua PAC Pemuda Pancasila Kecamatan Ciampel, tidak menyembunyikan kekecewaannya.
“Organisasi kami resmi berbadan hukum dan merupakan perwujudan dari hak asasi manusia (HAM) sesuai Pasal 24 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Keberadaan kami adalah untuk mengontrol sosial serta memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya, Kamis 18 Juli 2024.
Kritik tajam juga datang dari Andre Mangapul Silalahi, SH, dari Badan Penyuluhan dan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC Pemuda Pancasila Karawang. Andre menyoroti ketidakadilan pernyataan sikap Pemdes Kutamekar yang menolak Ormas dalam pengelolaan limbah perusahaan di wilayahnya.
“Pemerintah desa adalah perwujudan negara di tingkat paling bawah, seharusnya mereka mendukung harapan warga, bukan justru bersikap sebaliknya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andre menantang legalitas kerja sama BUMDes terkait pengelolaan limbah, menekankan bahwa setiap kerja sama harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Segala sesuatu tentang perizinan pengolahan limbah, baik itu B3 atau non-B3, harus dipenuhi terlebih dahulu. BUMDes tidak bisa seenaknya menjalin kerja sama tanpa memenuhi ketentuan hukum,” tambahnya.
Selain itu, Andre juga menyoroti Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT HBSP kepada Pemdes Kutamekar dan Kertanegara. Ia mempertanyakan transparansi dan bentuk nyata CSR yang diberikan.
“Apakah CSR tersebut digunakan untuk pembangunan SDM, fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, atau infrastruktur lainnya? Jika Pemdes Kutamekar tidak dapat menunjukkan data atau fakta yang sesuai, kami akan mendesak inspektorat untuk melakukan audit. Jika ada indikasi penyalahgunaan, kami tidak akan ragu melaporkannya kepada pihak berwajib,” tegas Andre.
Dengan pernyataan ini, Pemuda Pancasila menunjukkan komitmen mereka untuk terus mengawal kepentingan masyarakat.
Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari pemerintah desa dan perusahaan terkait dalam pengelolaan limbah serta pemberian CSR. Ketegasan Pemuda Pancasila ini menjadi sorotan, menunjukkan bahwa mereka siap berjuang demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
Penulis: Jauhari
Editor: Joe