Karawang, beritatandas.id – Kang Acep Jamhuri sudah mendapatkan surat tugas sebagai Bakal Calon Bupati dari partai Golkar itu, mendatangi DPD Partai Golkar Karawang untuk melakukan konsolidasi menjelang Pilkada 2024.
Acep Jamhuri mengatakan, dirinya yang telah mendapatkan surat tugas dari DPP Partai Golkar memiliki tugas untuk membangun komunikasi dengan DPW Partai Golkar Jabar dan DPD Partai Golkar Karawang.
“Alhamdulilah saya sudah diberi surat tugas dari Golkar untuk maju sebagai Cabup dan saya juga sudah mendapatkan rekomendasi dari Demokrat. Saat ini, saya diberi tugas untuk berkoordinasi dengan pengurus DPD,” ujar Acep, Senin, 10/6/2024.
Selain itu, ia juga harus berkomunikasi dengan partai lainnya sebagai penjajakan dalam membangun koalisi di Pilkada nanti.
“Karena Golkar tidak cukup kursi untuk berkontestasi di Pilkada, begitu pun Demokrat ataupun PDIP, maka kami harus membangun koalisi partai,” kata Acep.
Acep Jamhuri mengungkapkan, mengenai sosok Bakal Calon Wakil Bupati yang akan menjadi pendampingnya di Pilkada nanti, masih dalam penggodokan di internal.
“Kalau untuk Calon Wakil, ya adalah, kan nanti tergantung partai,” beber Acep.
Untuk menunjukkan keseriusannya, Acep Jamhuri menegaskan, dirinya sudah menyerahkan berkas pengajuan pensiun dini.
“Saya sudah seminggu yang lalu. mengajukan pengunduran diri sebagai ASN atau pensiun dini. Karena kedepannya akan menjajdi tokoh non formal,” tutur Acep.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Karawang, Sukur Mulyono, menyampaikan, bulan depan DPP Partai Golkar akan segera menerbitkan rekomendasi kepada salah satu dari tiga nama yang sudah mendapatkan surat tugas sebagai Bacabup.
“Yang menerima surat tugas itu, ada Pak Acep, Bu Sri, dan saya sendiri. Tapi nanti surat rekom nya di bulan depan, bulan Juli. Karena di Golkar ada proses, kemarin baru tahap survey pertama, selanjutnya ada tahap survey kedua,” jelas S. Mulyono
Ia menegaskan, dirinya yang juga mendapatkan surat tugas untuk maju sebagai Bacabup di Pilkada 2024, harus siap menjalankan amanah yang diberikan oleh partai.
“Siapa pun yang sudah mendapatkan surat tugas dari DPP, memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugas itu,” tandas Ketua DPD Golkar Karawang H. S. Mulyono.
( Lex )