Ketua Fraksi PKB DPRD Majalengka H. Nasir
Majalengka,Beritatandas.id – Jelang pembahasan RAPBD Kabupaten Majalengka Tahun 2025, Fraksi PKB meminta pemerintah Kabupaten Majalengka menambah alokasi bantuan hibah untuk pondok pesantren, Madrasah Diniyah dan insentif guru ngaji.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi PKB DPRD Majalengka, H. Nasir, kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dikatakannya, pemberian bantuan kepada pondok pesantren merupakan implementasi dari Perda Nomor 1 tahun 2022 tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren.
Dalam RAPBD 2025 telah dianggarkan bantuan hibah untuk 40 pesantren. Sementara jumlah pondok pesantren di majalengka ada 912. Karenanya, lanjut Ketua Komis I ini, anggarannya harus ditambah setidaknya untuk 200 pondok pesantren.
“Saya minta anggarannya untuk tahun 2025 ditambah setidaknya untuk 200 pondok pesantren. Nanti tahun depan penerimanya bergilir. Adapun besaran bantuan bisa disesuaikan dengan kemampuan APBD kita,” tandasnya.
Begitupun halnya dengan bantuan untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah (DTA) dan insentif guru ngaji. Untuk bantuan kepada DTA Nasir mengharap pemkab majalengka dapat menerapkan pola bantuan rutin untuk operasional DTA.
Semua DTA yang terdaftar di Kemenag Majalengka diberikan bantuan rutin setiap tahun secara merata. Pola ini pernah dilakukan oleh Pemkab Majalengka pada tahun 2008-2011.
Nasir juga menyoroti insentif guru ngaji yang saat ini masih belum merata, hanya menyentuh beberapa orang di setiap kecamatan. Dia juga mendorong Pemkab Majalengka segera melakukan pendataan sekaligus penyediaan anggaran untuk mereka.
“Bagi Fraksi PKB eksistensi pondok pesantren, madrasah diniyah takmiliyah dan guru ngaji sangat strategis dalam membentuk masyarakat yang berakhlak karimah yang pada gilirannya akan bahu membahu membangun Kabupaten Majalengka secara sadar dan bertanggungjawab. Oleh karenanya pemerintah harus hadir untuk melakukan pembinaan dan pengembangannya,” tandas mantan Ketua DPC PKB Majalengka dua periode ini.***
Redaksi