PKC PMII Jawa Barat Kritik Pembangunan Gapura Gedung Sate: “Gapura Megah, Nalar yang Runtuh”

KAB. BANDUNG – Pengurus Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PKC PMII) Jawa Barat melayangkan kritik keras terhadap pembangunan gapura baru di kawasan Gedung Sate yang menelan anggaran sebesar Rp3,9 miliar.

Proyek yang digagas oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat tersebut dinilai tidak mencerminkan prioritas kebutuhan publik dan menunjukkan rendahnya kepekaan pemimpin terhadap kondisi masyarakat.

Ketua PKC PMII Jawa Barat, Rusli Hermawan, menilai pembangunan gapura tersebut merupakan bentuk salah urus prioritas, terutama ketika masyarakat Jawa Barat masih bergulat dengan berbagai persoalan mendesak seperti ketimpangan layanan publik, kerentanan infrastruktur desa, pendidikan yang tidak merata, hingga gejolak sosial yang belum tertangani
optimal.

“Gapura itu berdiri di depan Gedung Sate, tetapi sesungguhnya yang runtuh adalah nalar prioritas. Ini seperti kepala keluarga yang mempercantik pagar rumah sementara anak-anaknya kekurangan biaya makan dan sekolah. Menghabiskan miliaran untuk gerbang simbolik adalah cermin pemerintahan yang sibuk membangun kesan, bukan kebermanfaatan,” tandas Rusli Hermawan dalam keterangannya, Minggu (23/11/2025).

Rusli juga mempertanyakan alasan penggunaan narasi “kearifan lokal” sebagai justifikasi pembangunan.

Menurutnya, penerapan konsep arsitektur Candi Bentar di depan bangunan kolonial seperti Gedung Sate menunjukkan ketidakpahaman terhadap konteks sejarah dan arsitektur.

“Kalau ini disebut pelestarian budaya, maka definisi pelestarian sedang mengalami kemerosotan intelektual. Yang terasa justru upaya memperindah citra, bukan memperkuat nilai sejarah,” ucapnya.

Lebih jauh, Rusli menilai bahwa pembangunan gapura ini adalah bentuk ambisi meninggalkan jejak visual, bukan jejak kebijakan. Ia menegaskan bahwa warga Jawa Barat jauh lebih membutuhkan penyelesaian persoalan substantif ketimbang pembangunan proyek kosmetik.

“Yang dibutuhkan warga bukan gerbang baru, tetapi keberanian menyelesaikan masalah kesehatan, transparansi anggaran, kebijakan sosial yang berkeadilan, hingga konflik publik yang sempat mengguncang Gedung Sate sendiri,” tutur Rusli.

Ia menilai gapura tersebut telah menjadi metafora dari cara berpikir pemerintah yang lebih mementingkan estetika ketimbang substansi.

“Gapura itu mungkin tampak kokoh, tetapi alasan pembangunannya rapuh,” cetusnya.

Ia adalah monumen kecil untuk ego besar. Ketika pemerintah lebih sibuk mempercantik pintu masuknya
daripada memperbaiki ruang hidup warganya, kekuasaan telah berubah menjadi panggung, bukan pengabdian.

PKC PMII Jawa Barat menegaskan bahwa masyarakat berhak menuntut transparansi dan rasionalitas atas penggunaan anggaran publik.

“Untuk siapa gapura itu dibangun? Untuk kehormatan publik, atau sekadar memoles nama pejabat yang sedang menjabat?” tegas Rusli.

Dengan kondisi Jawa Barat yang masih memiliki kebutuhan mendesak dalam berbagai sektor, PKC PMII Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengutamakan pembangunan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jika sebuah gapura menjadi lebih penting daripada kesejahteraan rakyat, maka jelas yang perlu diperbaiki bukan lagi infrastrukturnya, melainkan cara berpikir pemimpinnya,” pungkasnya.***