Rahmat Hidayat Djati Minta Dinas Kelautan dan Perikanan Tingkatkan Pengawasan Hasil Produksi Laut

beritatandas.id, BANDUNG – Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati meminta Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan pengawasan hasil produksi laut.

“Selama ini pengawasan hasil produksi laut sangat kurang, selain itu kapal pengawasan sudah tidak layak dan tidak bisa berjalan cepat kalau dibiarkan lebih lama akan mengkhawatirkan”, ujar Rahmat Hidayat Djati saat dihubungi Rabu (17/2/2021) lalu.

Rahmat berharap Dinas Kelautan dan Perikanan bisa melakukan pengawasan laut sehingga bisa meningkatkan hasil produksi perikanan dan kelautan.

“Agar melahirkan nelayan juara, laut juara dan produksi perikanan juara sehingga Jawa Barat betut-betul bisa menjadi Jawa Barat yang juara,” tuturnya

Sebelumnya saat rapat evaluasi APBB tahun anggaran 2020 dan perencanaan ABPD 2021 antara Komisi II DPRD Jabar dengan Dinas  Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Kabupaten Cirebon, Komisi II menemukan adanya kendala anggaran yang dialami oleh dinas tersebut.

Menurut Rahmat Hidayat Djati dilihat dari semangat kerjanya Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Kabupaten Cirebon sudah bagus.

“Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Kabupaten Cirebon kita lihat semangatnya bagus ada upaya-upaya kerja secara maksimal,” kata Rahmat.

Namun sangat disayangkan, tambah Rahmat, setelah dievaluasi terlihat kendalanya yaitu soal anggaran, selama ini anggarannya hanya sedikit bahkan nyaris tidak ada.

“Perlu adanya keseriusan dibidang kelautan ini, terkait dengan anggaran yang menjadi problem harusnya lebih banyak dan ditambah,” tuturnya.

Rahmat menjelaskan selama ini di Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Utara Kabupaten Cirebon kapal-kapal operasional rusak dan belum diperbaiki karena kurangnya anggaran, padahal seharusnya kapal itu ada untuk memantau para nelayan.

Selain itu menurutnya, karena tidak ada biaya, pembinaan terhadap nelayan untuk menghasilkan produk hasil yang baik juga tidak dapat terlaksana.

“Tidak ada biaya untuk membina para nelayan untuk menghasilkan produk laut yang baik,” pungkasnya.

Redaksi