beritatandas.id, Bandung – Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat Rahmat Hidayat Djati mengungkapkan, saat ini jumlah lahan kritis di Jawa Barat mencapai 911.000 hektare, 700.000 hektare diantaranya berada di luar kawasan hutan.
Rahmat menyebut, lahan kritis di luar kawasan hutan tersebut terdiri dari lahan perkebunan terlantar, lahan pertanian yang tidak produktif, dan lahan-lahan milik pribadi yang tidak memiliki penggunaan yang jelas.
“Sebenarnya jika diupayakan lahan tersebut bisa dikerjasamakan untuk menjadi kawasan hutan yang bisa memproduksi produk-produk hutan yang bernilai ekonomis” kata Rahmat, usai Rapat Evaluasi dengan Dinas Kehutanan di Kantor UPTD Balai Sertifikasi Tanaman Hutan (SPTH), Rabu (19/05/2021).
Ia menambahkan, saat ini pemanfaatan kawasan hutan sebagai motor perekonomian menunjukan tren yang positif. Hal ini pun didukung oleh jumlah luasan lahan hutan di Jawa Barat yang semakin luas dari tahun ke tahun. Bahkan menurut Rahmat, jumlah luasan hutan Jawa Barat saat ini jauh lebih luas jika dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu.
“Pelaku usaha kehutanan juga terus bertambah, itu hal yang luar biasa disaat yang lain seperti petani berkurang sangat banyak. Ini menjadi hal yang menarik dan ada potensi ekonomi luar biasa di sana yang membuat orang tertarik,” ujarnya.
Untuk mendukung pemanfaatan potensi tersebut Rahmat berharap, Pemprov Jabar dapat membentuk sebuah pusat pelayanan yang terintegrasi yang memudahkan para pelaku usaha dapat mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya.
“Kami menyarankan dari Komisi II, agar menjadi satu pelayanan yang terintergrasi, dan komprehensif dimana setiap pelaku ekonomi kehutanan datang ke sana memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhannya”, pungkasnya.
Redaksi