Siaga Bencana: Humaira Minta BPBD & Dinsos Jawa Barat Bergerak Cepat

Bandung — Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor, menegaskan kembali urgensi kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi bencana pada rapat kerja bersama BPBD dan Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Barat di Gedung DPRD Jabar, Senin (9/12/2025).

Dalam rapat tersebut, Humaira menyoroti persepsi publik terhadap pemerintah yang kerap dinilai lambat merespons bencana. Ia meminta BPBD dan Dinsos memperkuat koordinasi lintas sektor agar respons terhadap kejadian bencana dapat dilakukan lebih cepat, terpadu, dan efektif—terutama karena Jawa Barat masih berstatus siaga bencana hingga Mei 2025.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya reaktif setelah bencana terjadi. Mitigasi, kesiapan infrastruktur, dan regulasi harus diperkuat jauh sebelum bencana datang,” tegasnya.

BPBD dan Dinsos Paparkan Kesiapan

BPBD Jawa Barat melaporkan kesiapan tim respon cepat, posko darurat, serta mekanisme pengkajian kebutuhan pascabencana. Sementara Dinsos Jabar menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan jaringan distribusi logistik dan tim psikososial, serta terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan penyaluran bantuan sosial tepat sasaran.

Kedua lembaga sepakat memperkuat pos-pos siaga bencana di seluruh kabupaten/kota, termasuk pemantauan ketat kawasan rawan Sesar Lembang yang disebut tidak boleh lepas dari perhatian.

Peran Masyarakat dan Kolaborasi Lintas Sektor

Humaira menekankan bahwa kesiapsiagaan masyarakat juga menjadi faktor penentu. Ia mendorong warga untuk aktif memantau informasi resmi, melapor saat terjadi insiden, dan mengikuti simulasi evakuasi.

Koordinasi antarinstansi—BPBD, Dinsos, kepolisian, TNI, hingga media—juga dinilai penting untuk memastikan kelancaran penyebaran peringatan dini serta distribusi bantuan. Edukasi mengenai literasi informasi turut diperkuat guna mencegah hoaks yang dapat memperburuk situasi di lapangan.

Perkuat Mitigasi Hingga Tingkat Kecamatan

Sebagai bagian dari komisi yang membidangi kesejahteraan rakyat, Humaira meminta pemerintah daerah mengoptimalkan program mitigasi, penyediaan bufferstock, serta edukasi kebencanaan hingga tingkat kecamatan.

“Kesiapsiagaan BPBD dan Dinsos yang bersinergi dengan Kemensos, ditambah SOP yang konsisten di setiap daerah, adalah kunci untuk meminimalkan dampak bencana sekaligus melindungi nyawa dan harta masyarakat,” ujar Humaira.

Rapat tersebut menegaskan komitmen lintas sektor dalam meningkatkan kesiapsiagaan dan respons bencana di Jawa Barat, dengan harapan pemulihan pascabencana dapat berlangsung lebih cepat dan kerugian dapat ditekan serendah mungkin.***