Sidkon Djampi Apresiasi Pembentukan Satgas Pesantren, Dorong Pemprov Jabar Tanggapi Serius

Bandung, beritatandas.id – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, mengumumkan rencana pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penataan Pembangunan Pondok Pesantren. Pembentukan satgas ini merupakan respons terhadap tragedi yang terjadi di Pondok Pesantren Al Khoziny, Sidoarjo, Jawa Timur, yang menyebabkan puluhan santri meninggal dunia akibat ambruknya salah satu bangunan pondok pesantren tersebut.

Selain membentuk satgas, pemerintah berencana untuk melakukan pendataan menyeluruh hingga audit bangunan pesantren di seluruh Indonesia, terutama pesantren yang sudah berusia puluhan hingga ratusan tahun.

Terkait rencana itu mendapatkan respon positif dari berbagai kalangan, salah satunya anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Sidkon Djampi.

Sidkon menilai bahwa, pembentukan satgas ini menjadi menjadi harapan baru bagi dunia pesantren, khususnya dalam penataan infrastruktur yang sering kali terabaikan dalam hal pemenuhan standar keselamatan dan kenyamanan.

“Tentu kami menyambut dengan antusias apa yang dilakukan oleh Menteri Koordinator bidang Pemberdayaan Masyarakat Gus Imin, dengan adanya satgas ini dunia pesantren dapat memulai transformasi dalam membangun lingkungan belajar yang lebih aman, nyaman, dan layak bagi para santri,” ujarnya.

Sidkon mengatakan bahwa Jawa barat menjadi salah satu provinsi yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, akan tetapi perhatian terhadap pesantren masih belum proporsional. Sudah sangat jelas payung hukum dan dasar bagi Pemprov Jawa Barat dalam memberikan bantuan kepada pondok pesantren.

“Aokasi anggaran pesantren tahun 2025 sebesar Rp153 miliar yang semula direncanakan, ternyata batal direalisasikan, dan hanya diganti dengan program beasiswa santri yang nilai nya tidak sebanding yaitu senilai Rp5 miliar,” katanya.

Sidkon mengingatkan pentingnya langkah antisipatif agar kejadian yang menimpa pesantren di Sidoarjo tidak terulang, dan mendorong Pemprov Jabar mengambil langkah dan memanfaatkan momentum pembentukan satgas ini untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor.

“Dengan dibentuknya satgas ini, berharap Pemprov Jabar bisa melihat secara langsung ke lapangan melihat kondisi pesantren yang ada di Jawa Barat. Pemerintah daerah juga harus mendorong dan memfasilitasi bantuan, terutama untuk infrastruktur san sarana penunjang pesantren,” jelasnya.

Sidkon berharap pembentukan Satgas ini menjadi langkah awal bagi pemerintah pusat untuk benar-benar melihat kondisi riil pondok pesantren di lapangan, khususnya di Jawa Barat yang memiliki pondok pesantren terbanyak di Indonesia.

“Dengan adanya satgas ini juga, semoga menjadi perhatian khusus untuk pesantren di Jabar khususnya untuk melihat kondisi infrastruktur. Apabila di tahun 2026 nanti belum ada bantuan dari pemerintah provinsi, diharapkan pemerintah pusat mampu melihat secara nyata kondisi pesantren di Jawa Barat ini yang jumlahnya terbanyak di Indonesia,” tutupnya. ***