beritatandas.id, BANDUNG – Lebih dari 4,17Juta santri yang tengah mengemban ilmu di 27.722 pondok pesantren (ponpes) di Indonesia tidak diprioritaskan oleh Kementerian Kesehatan sebagai kelompok masyarakat sasaran vaksinasi Covid-19.
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Jawa Barat, Sidkon Djampi menyayangkan hal itu mengingat santri merupakan kelompok orang yang rentan terhadap penularan virus corona penyebab Covid-19.
Maka ia meminta pemerintah untuk memprioritaskan pondok pesantren sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19.
“Saya meminta agar lingkungan pondok pesantren yang di dalamnya ada pengasuh, masyaikh, asatidz, asatidzah, santriwan dan santriwati, agar mendapat skala prioritas utama,” harap Ketua Pansus Raperda Pondok Pesantren (Ponpes) di DPRD Jawa Barat ini, di Bandung, (21/12/2020).
Adapun Kementerian Kesehatan telah merekomendasikan enam kelompok masyarakat yang menjadi sasaran prioritas vaksinasi Covid-19, yaitu:
Kelompok garda terdepan: Petugas medis, paramedis contact tracing, TNI/Polri, dan aparat hukum sebanyak 3.497.737 orang.
Tokoh agama/masyarakat, perangkat daerah (kecamatan, desa,RT/RW), dan sebagian pelaku ekonomi sebanyak 5.624.106 orang.
Guru/tenaga pendidik dari PAUD/TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi sebanyak 4.361.197 orang.
Aparatur pemerintah (pusat, daerah, dan legislatif) sebanyak 2.305.689 orang.
Peserta BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) sejumlah 86.622.867 orang.
Masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya sebanyakk 57.548.500 orang. Setiap orang akan menjalani dua kali vaksinasi dengan jeda waktu 14 hari. Pemberian vaksin akan dilakukan dokter, perawat, serta bidang di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah, swasta serta institusi pendidikan.
Bukan hanya itu, Sidkon juga menekankan jaminan halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) jaminan aman dan bermutu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) sebelum vaksin itu digunakan.
Ia mengatakan, di Jawa Barat terdapat lebih dari 12Ribu pondok pesantren, dengan lebih dari 2Juta santri.
Lebih jauh, menurutnya pihak manapun pasti tidak menghendaki terjadinya kehilangan generasi, terlebih hampir semua santri yang menimba ilmu di pondok pesantren merupakan generasi muda seusia sekolah.
“Ini sudah darurat pendidikan di Indonesia. Sangat ngeri kalau misalnya ada kebijakan satu pemerintah dareah dalam mengatasi penyebaran Covid-19 di lingkungan ponpes, kemudian santrinya itu disuruh pulang,” ujar Sidkon.
Redaksi